Senin, 06 Agustus 2001

Pemerintah Masih Campur Tangan dalam Pengesahan Yayasan

Status Yayasan sebagai badan hukum telah ditegaskan dalam RUU Yayasan yang telah disetujui untuk disahkan oleh DPR. Namun, status badan hukum tersebut baru diperoleh setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menkeh. Kenapa pemerintah merasa perlu ikut campur dalam pengesahan suatu yayasan?
Leo/APr

Yayasan yang tumbuh bak cendawan di musim hujan selama ini sama sekali tidak ada pengaturannya dalam perundang-undangan di Indonesia. Praktis, pengaturan mengenai yayasan di Indonesia hanya dapat ditemui dalam yurisprudensi dan kebiasaan saja.

Ketika pemerintah mengajukan RUU Yayasan, barulah ada titik terang untuk menjelaskan makhluk apa sebenarnya yayasan itu. Poin penting yang ada dalam RUU yang pada 11 Juli lalu telah disetujui oleh DPR untuk disahkan adalah pemberian label badan hukum terhadap yayasan.

Menurut R. Subekti (alm), pakar hukum perdata, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat dimuka pengadilan.

Praktek hukum dan kebiasaan sebelumnya memang menunjukkan bahwa yayasan memang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum. Selain dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang terkait, kedudukan sebagai badan hukum juga dapat dilihat dengan memperhatikan karakteristik entitas yang bersangkutan.

Status badan hukum

Adanya tujuan, organisasi, dan pemisahan kekayaan pada saat pendirian yayasan memang jadi isyarat  untuk menunjukkan adanya karakteristik badan hukum pada yayasan. Selain itu, yayasan juga diakui mempunyai hak dan kewajiban sendiri dalam berhubungan dengan subyek hukum yang lain.

Kendati diakui sebagai suatu badan hukum, sebelum ada RUU Yayasan tidak jelas kapan suatu yayasan memperoleh status badan hukum. Yang pasti, sebelum ini tidak ada aturan bahwa suatu akta pendirian yayasan harus memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman untuk memperoleh status badan hukum.

Pada prakteknya, yayasan memperoleh status badan hukum sejak yayasan tersebut didirikan ketika akta pendiriannya dibuat ke dalam akta notaris. Jadinya, tidak ada campur tangan pemerintah terhadap pendirian suatu yayasan

Namun di Pasal 11 RUU Yayasan dikatakan bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman.

Isi Pasal 11 di atas  banyak mendapat tentangan dan keluhan dari Ornop-Ornop (Organisasi non Pemerintah) yang tergabung dalam koalisi RUU Yayasan. Mereka menganggap, ketentuan tersebut tidak lain merupakan bentuk kontrol, campur tangan, dan intervensi pemerintah terhadap suatu yayasan.

Belum lagi isi Pasal 11 ayat(3) yang mengatakan: "Dalam memberikan pengesahan, Kepala Kanwil Departemen Kehakiman dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait." Namun tidak ada penjelasan, apa dan siapa yang dimaksud dengan instansi terkait dan apa keterkaitannya dengan pengesahan suatu yayasan.

Ornop-Ornop yang tergabung dalam koalisi yayasan  meminta agar pendirian suatu yayasan cukup diumumkan dan didaftarkan dalam berita negara saja, tanpa perlu pengesahan apapun dari pemerintah. Selain menganggap bahwa pengesahan tersebut tidak lebih dari birokratisasi semata, diperkirakan proses pengesahan yang dimaksud akan memakan waktu yang lama.

Kontrol masyarakat

Ratnawati Prasodjo, staf ahli Menkeh HAM, berpendapat bahwa campur tangan pemerintah, khususnya sebelum pengesahan, terhadap suatu yayasan masih diperlukan. "Kenyataannya, banyak yayasan yang maksud, tujuan, dan kegiatannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kita kan harus lihat maksud tujuannya seperti apa. Oleh karena itu, perlu adanya campur tangan daripada pemerintah," ujar Ratnawati

Ia mengemukakan bahwa suatu yayasan, harus dilihat dulu  Anggaran Dasarnya, apakah benar-benar sesuai. Alasannya, nanti tanggung jawabnya ada pada siapa kalau yayasan itu melakukan suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis pada Anggaran Dasarnya.

Kekhawatiran lainnnya, ternyata Anggaran Dasarnya mencantumkan  kegiatan, maksud, dan tujuan yang tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam UU. "Kan bisa ditolak. Kalau nggak begitu, siapa yang bisa menolak," cetusnya.

Kontrol pemerintah terhadap jalannya yayasan, menurut Ratnawati, nantinya akan semakin berkurang. Pasalnya, yang mengontrol jalannya yayasan itu selanjutnya adalah masyarakat.

Nantinya, yayasan harus mengumumkan laporan keuangannya kepada masyarakat. "Nanti masyarakat yang menggunakan yayasan itu bisa menilai," kata Ratnawati. Masyarakat bisa melaporkan kalau tujuan yayasan menyimpang, sehingga akibatnya yayasan bisa dibubarkan.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua