Jumat, 31 August 2001

Hak-hak Dasar

Penguasa di manapun juga harus mengakui bahwa hak-hak azasi atau hak-hak dasar rakyat atau warga-negaranya dijamin hidup dalam peraturan perundangan mereka, baik yang lahir dari komitmen bersama semua elemen komponen bangsa melalui proses pembentukan legislasi bersama lembaga wakil rakyat maupun karena komitmen untuk menjadi bagian dari masyarakat internasional yang beradab dengan mengadopsi konvensi-konvensi internasional.
ATS


Hak dasar bisa juga muncul karena wisdom para pemimpinnya, atau mungkin karena desakan kuat gerakan civil society, atau bisa jadi karena keterpaksaan ditekan oleh masyarakat internasional, atau juga karena prasyarat bantuan keuangan dari lembaga donor.  Bahwa kemudian penguasa mengerti atau tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti esensi hak-hak dasar dan penerapannya, mungkin ini soal lain yang kerap secara tradisi muncul dalam praktek kenegaraan di banyak negara yang sedang bertransisi.


Hak-hak dasar mendapatkan atau harus mendapatkan tempat terhormat dan tertinggi dalam bentuk suatu kontrak sosial yang bukan saja sah merupakan bagian dari konstitusi dan perundang-undangan penting lainnya, tapi juga tidak pernah boleh dipertanyakan atau diuji keabsahannya. Dan lebih lagi, tidak boleh diinterpretasikan untuk diingkari atau dipelesetkan pelaksanaannya.


Hak-hak dasar hanya boleh diubah untuk memperbaiki martabat kemanusiaan. Ia juga boleh ditafsirkan hanya untuk perbaikan kepentingan masyarakat umum. Hak-hak tersebut juga boleh dipertanyakan atau diuji kalau jaminan-jaminan dalam peraturan perundang-undangan tidak lagi bisa dijadikan acuan untuk melindungi hak-hak dasar yang berubah dalam masyarakat.


Kontrak sosial tadi mengikat semua elemen bangsa, termasuk penguasa, militer, penegak hukum, wakil rakyat, politisi, civil society termasuk mahasiswa, buruh dan petani, serta bisa dipaksakan berlakunya oleh suatu sistem peradilan yang kredibel, mengandung sanksi hukuman, dan tidak pandang bulu atau pilih kasih.


Hak-hak dasar bukan hanya jadi sekadar percakapan retorik dan berbunga-bunga dari para politisi. Ia harus membumi, dirasakan oleh rakyat banyak, terasa dalam kehidupan keseharian, dan memberikan rasa aman untuk orang biasa. Dan manakala bekerja, ia mengundang rasa terimakasih bagi warga negara yang menyadari faedahnya menjadi bagian dari suatu negara yang penguasanya menghargai hak-hak dasar. 


Hak-hak dasar, sebagaimana dikonversi ke dalam bentuk peraturan perundangan, hanya bisa dipaksakan berlakunya bilamana peraturannya sendiri jelas, terstrukur baik,  mempunyai arti tunggal, transparan, dan terefleksikan dalam tingkah laku sehari-hari penguasa, politisi, wakil rakyat, jaksa, polisi, hakim, pengacara, dan setiap anggota masyarakat, dalam suatu sistem pemerintahan yang menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, institusi penegak hukumnya bersih, dan sistem hukumnya mencerminkan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.


Hak-hak dasar di sini jangan selalu diartikan sebagai yang muluk-muluk. Ia bisa hanya sekadar hak atas pelayanan publik yang baik, hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, hak untuk berorganisasi, hak untuk bekerja, hak untuk bersaing di bidang ekonomi, dan sebagainya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua