Jumat, 21 September 2001

Skandal Penyuapan Pajak Kantor Akuntan KPMG Indonesia Digugat di AS

Upaya hukum yang diambil oleh KPMG-SSH dan Harsono sebenarnya tidak jauh berbeda dengan para tergugat lainnya di AS. Benar, memang ada tergugat lainnya di luar para pihak yang ada di Indonesia, yang terkait baik dengan Baker Hughes ataupun dengan PTEC.

Dari rilis SEC diketahui bahwa di saat yang sama, SEC juga mengajukan gugatan terhadap akuntan yang disewa oleh Baker Hughes, yaitu Mattson and Harris. Namun, Mattson dan Harris hanya terkena pasal-pasal tentang laporan keuangan Securities Exchange Act, tidak FCPA.

Tanggapan Kejagung dan IAI

Kepada hukumonline, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Bachtiar Fachry Nasution, berjanji akan mempelajari kasus dugaan suap ini: apakah kasus ini termasuk korupsi atau pidana perpajakan. Namun, dirinya mengaku bahwa sampai saat ini, belum mengetahui adanya dugaan suap yang dilakukan oleh KPMG-SSH ataupun Sonny Harsono.

Sementara itu, mengomentari kasus ini, Ketua Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Erry Riyana Hardjapamekas, mengatakan bahwa sebelum ada bukti yang kuat, KPMG-SSH harus diasumsikan tidak melakukan suap tersebut.

"Karena KPMG-SSH seharusnya mengerti dan menguasai nilai-nilai dan kode etik profesi. Tapi realitas di Indonesia mungkin saja mengubah  nilai-nilai itu," jelas Erry kepada hukumonline.

Erry mengatakan, kadang  customer service diartikan secara salah oleh sebagian KAP, hingga melupakan nilai-nilai profesi. Padahal, customer service berarti kualitas kerja, bukan membantu klien untuk "mencuri". "Efisiensi pajak tidak apa, tapi tax avoidance  (penghindaran pajak) itu bisa ditarik ke korupsi," tegas Erry lagi.

Ketika ditanyakan apakah IAI akan meminta klarifikasi dari KPMG-SSH soal dugaan suap itu, Erry menjelaskan bahwa selama tidak ada pengaduan dari klien, maka Majelis Kehormatan IAI tidak dapat melakukan hal itu.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua