Rabu, 03 October 2001

Ketidakadilan dan Kekerasan

Hampir semua bangsa dan umat manusia di dunia mendambakan perdamaian, harkat kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan dalam hubungan antar anak bangsa, antar warga negara dan penguasa, antar bangsa, dan antar manusia sedunia. Penyelenggara pemerintahan di manapun selalu dibebani tugas untuk menciptakan dan memelihara perdamaian, harkat kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan.
ATS


Sayangnya, dunia tidak sempurna. Dunia sempurna adalah utopia.  Dunia tak pernah henti dibayang-bayangi oleh mendung perang dan kekerasan, penindasan atas kemanusiaan, ketimpangan hubungan, dan ketidak adilan dalam segala bentuk dan dimensi. Di mana ketidakadilan semakin nyata, teror kekerasan merebak, masuk diam-diam menyelinap masuk ke rumah kita tanpa mengetuk pintu. Kaya maupun miskin. Kaum ternista maupun elite terhormat. Semua bisa menjadi korban kekerasan dan ketidakadilan. Teror kekerasan adalah bentuk perlawanan paling primitif. Tapi dia hidup di segala jaman. Hadir di antara kita sampai detik ini.


Jutaan saudara kita di Aceh di awal kemerdekaan menginginkan mentas bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membawa harapan akan kemajuan dari kebebasan dari keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan. Keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan masih hadir di Aceh, sampai sekarangpun.  Tentu rakyat Aceh tidak ingin membayangkan bahwa mereka sekarang ini masih terhimpit dalam kekerasan yang berlangsung sebelum dan sesudah Indonesia merdeka, setiap hari di halaman rumah mereka. Ibu, isteri dan anak-anak Aceh sudah tentu tidak ingin punya pikiran ayah, suami, kakak dan adik, atau anak mereka mati sia-sia dalam perang tanpa teritori, perang tanpa musuh dan sebab yang jelas. Rakyat Aceh tentu tidak ingin bermimpi bahwa ribuan dari mereka harus hidup di pengungsian yang merendahkan martabat mereka sampai ke titik paling dasar. Rakyat Aceh tentu tidak ingin melihat anak-anak mereka berhenti mendapat pendidikan, satu-satunya harapan keluar dari jurang keterbelakangan.


Dalam perang atau kekerasan masal, tidak ada pertumbuhan ekonomi. Tidak ada kehidupan wajar. Tidak ada martabat kemanusiaan. Tidak ada keadilan. Cerita yang mungkin mirip juga kita dengar dari Maluku, sebagian Kalimantan, Sulawesi, Papua, bahkan di pulau Jawa dan di pusat kota Jakarta sekalipun. Ketidakadilan pembagian kue ekonomi pusat-derah menggoreskan luka yang dalam. Pengorbanan dibalas dengan penindasan.  Pemiskinan daerah menciptakan bergenerasi orang-orang daerah yang dibodohkan. Sekolah menjadi pusat indoktrinasi pembenaran kebijakan pusat. Semua struktur dan institusi demokrasi dibangun sebagai etalase toko yang tidak pernah sempat buka. Tidak ada tawar menawar. Kalau uang tidak bisa membungkam, meriam bisa ditembakkan. Otonomi daerah yang ingin dibangun di atas puing-puing kehancuran institusi, moral, dan sumber daya manusia,  menjadi terasa getir dan melahirkan sikap saling menyalahkan dan adu emosi berkepanjangan.


Kekerasan juga muncul di keluarga, di metro mini, di jalan-jalan kota, di gang-gang desa, di seluruh penjuru Indonesia. Kita memutar otak dan nurani untuk mencoba mencari jawabnya dari ketidakadilan yang tumbuh dari  struktur kemasyarakatan, tekanan ekonomi, pengaruh kebudayaan luar, kegilaan masyarakat yang bertransisi, kebobrokan institusi dan personil penegak hukum, atau sebab-sebab lain yang sulit dijawab oleh teori-teori ilmu sosial modern apapun. Kutbah di masjid, gereja, pura dan kelenteng tidak mengubah dendam dan benci menjadi pengertian dan belas kasih.


Ketidakadilan juga menggoreskan luka yang dalam pengaturan hajat hidup orang banyak. Korupsi yang melumpuhkan kehidupan ekonomi dan moral bangsa masih menjadi tawar menawar politik. Aset Negara tak terurus. Institusi pemberantasan korupsi dirusak, sistem dan moralnya. Negara, swasta, individu, semua menjadi penghutang. Buruh menganggur. Petani kehilangan lahan, proteksi, dan pasar. Kesempatan tumbuh menjadi sempit. Dahulu dijepit penguasa dan konglomerat, sekarang merana tidak ada kesempatan berusaha ditawarkan karena ekonomi menanggung beban dosa koruptor dan konglomerat kotor. Kekerasan di jalanan dan di mana-mana tadi bukan tidak mungkin ledakan kegelisahan dan kemarahan karena ketidakdilan dan himpitan hidup yang semakin menyesakkan.


Kalau kita berani menarik masalah kita ke skala global, penghancuran dan teror di WTC New York tanggal 11 September adalah bagian lebih besar dari sebab-akibat ketidakadilan dan kekerasan. Kita tersentak, kehilangan kata-kata, dan dipenuhi perasaan haru-biru. Kita melihat dengan mata terpaku secara "real time" kejadian-kejadian horor dari media masa. Kita merasakan dengan dada sesak ketidakadilan bagi korban dan keluarganya. Kita merasakan bahwa teror hanya imenghasilkan kehancuran dan kepedihan. Amerika yang digdaya juga bisa jadi korban ketidakadilan dan teror kekerasan.


Di pihak lain, sungguh tidak adil untuk memperlakukan bangsa Palestina, Irak, Afghan dan bangsa-bangsa Asia-Afrika lainnya yang miskin dan selama ini ditindas dan dikucilkan sebagai sumber teror. Puluhan tahun kekerasan terjadi di halaman rumah mereka. Bahasa tubuh mereka adalah kekerasan. Untuk bisa hidup dengan sedikit ruang bergerak esok, caranya adalah dengan membela diri dengan kekerasan. Ekspektasi hidup para pemuda yang berjuang untuk sejengkal tanah dan kehidupan mereka yang sulit adalah hitungan harian. Hitungan matahari terbit. Bukan lagi 63 tahun, usia Nabi Muhammad, yang menjadi dambaan religi mereka. Mereka juga korban ketidakadilan dunia. Mereka juga korban kekerasan tanpa henti.


Kengerian akan ketidakadilan baru dan kekerasan baru sudah membayang. Kalau bangsa-bangsa yang dituduh melakukan teror dianggap melakukan kekerasan illegal dan menyebar teror, maka kekerasan dari negara-negara adi kuasa yang akan menghukum mereka dipropagandakan sebagai kekerasan yang legal, penuh dengan legitimasi dan tindakan anti teror. Dunia akan masih panjang berada di bawah mendung ketidakadilan. Dunia masih akan menanti badai hujan kekerasan datang dan terus berlanjut, walaupun atas nama keadilan sekalipun.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua