Sabtu, 27 October 2001
Regulasi Maritim Ambivalen, Pelayaran Indonesia Makin Merosott
Ketua Umum DPP INSA (Indonesia National Shipowner Association) Firdaus Wajdi berpendapat berbagai ketentuan hukum mengenai pelayaran bukanlah merupakan pembinaan dari Pemerintah. Karena regulasi maritim ambivalen, pelayaran Indonesia makin melorot.
Muk/APr

Ketentuan hukum di bidang pelayaran yang dianggap bukan sebagai pembinaan ini dimulai dari PP No.2 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut dan Inpres 4 Tahun 1984 serta berbagai peraturan lainya.

Firdaus menyebutkan, armada nasional Indonesia dulunya berada pada posisi wahid di ASEAN. Namun saat ini, melorot ke posisi empat. Ia menyesalkan sedikitnya pihak yang menaruh perhatian untuk masalah pelayaran.

"Semua orang berpikir ini hari, tidak pernah berpikir strategis. Saya juga kecewa dengan DPR saat bicara tentang PP No. 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan," tegas Firdaus

Padahal, Firdaus melanjutkan, Peraturan Pemerintah adalah urusan Pemerintah. "Tapi kok kenapa kami harus ke DPR. Apalagi kemudian INSA diadu dengan  ISAA," ujarnya dalam sebuah peluncuran buku hukum maritim baru-baru ini.

Pembinaan pelayaran

Firdaus juga menyatakan kebingungan dirinya mengenai pihak yang bertanggung jawab masalah pelayaran nasional karena adanya Menteri Kelautan dan Dewan Maritim di dalamnya. Sementara itu, ada juga Ditjen Perhubungan Laut di bawah Menteri Perhubungan.

INSA  menganggap, pembinaan pelayaran penting. Karena saat ini, pengangkutan dalam negeri yang dibawa oleh armada nasional jumlahnya baru 46%, sedangkan sisanya dibawa oleh armada asing. Sementara untuk pengangkutan luar negeri dari Indonesia, baru 3% yang dilayani oleh armada nasional.

Sementara itu, praktisi hukum Chandra Motik Djemat mengungkapkan bahwa ketentuan hukum yang ada ternyata ambivalen. Di antaranya persoalan cabbotage  yang penerapannya dinilai tidaklah konsisten karena kerancuan atas penggunaan kapal-kapal asing dengan kapal-kapal asal Indonesia.

Contoh lainnya adalah ketentuan keagenan kapal yang mewajibkan perusahaan pengakutan untuk memiliki kapal sendiri, yang seharusnya berlaku tanggal 5 Oktober 2001 lalu, setelah ditunda dua tahun ditunda. Namun kemudian, ujar Chandra Motik, ketentuan ini ditunda kembali berlakunya selama untuk dua tahun ke depan.

Chandra Motik berpendapat bahwa ketentuan ini sebenarnya bagus sekali jika memang ingin jasa pengangkutan dan pelayaran di Indonesia maju. Ia menyadari bahwa dari sisi keagenan, tentunya merasa tidak perlu memiliki kapal untuk menjalankan usahanya. Namun dalam jangka panjang, kerugianlah yang akan timbul jika ketentuan ini tidak dilaksanakan karena akan memboroskan devisa.

Gulung tikar

Soal persyaratan pemilik kapal ini, memang menjadi dilema tersendiri. Dengan kondisi perekonomian yang carut-marut serta daya saing yang semakin rendah, juga melemahkan posisi perusahaan pengangkutan di Indonesia. Ujung-ujungnya, jika persyaratan ini diberlakukan, konon dipastikan banyak perusahaan pengangkutan ataupun agennya yang gulung tikar.

Pada kesempatan yang sama, Baren Th. Saragih, Sekretaris Umum INSA berpendapat meskipun kebanyakan regulasi pelayaran kurang kondusif, ada beberapa peraturan yang dinilainya cukup bagus. Di antaranya adalah mekanisme pendaftaran kapal secara terbuka yang berlaku saat ini.

Ia menyambut baik wacana tentang status kapal yang belum sepenuhnya di daftarkan di Indonesia. "Syukurlah meskipun wacana ini belum bergaung secara penuh, tetapi kebijakan Ditjen Perhubungan Laut yang memperboleh bahwa kapal-kapal yang hire-purchase baru 40% terbayar pun sudah boleh di bendera Indonesiakan, " ungkap Baren.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.