Public Hearing KPPU Menjaring Partisipasi Publik

Jangan kaget kalau tiba-tiba perusahaan atau instansi Anda mendapat panggilan dari KPPU untuk menghadiri public hearing. KPPU memang tengah mentradisikan public hearing untuk merangsang partisipasi publik dalam memberikan informasi dan masukan ke KPPU. Kenapa beberapa pengaduan yang masuk ke KPPU justru berhenti setelah adanyapublic hearing?

Bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), komisi yang dibentuk berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli), mengumpulkan informasi bukanlah perkara yang mudah. Padahal, kelengkapan informasi adalah syarat utama bagi KPPU untuk menindaklanjuti laporan adanya persaingan usaha yang tidak sehat.

Berdasarkan kewenangannya dalam UU Anti Monopoli, KPPU memang mempunyai legitimasi untuk mengumpulkan informasi apapun dari siapapun yang mereka butuhkan. Apabila informasi menyangkut adanya laporan pelanggaran persaingan usaha yang sehat yang diperoleh KPPU masih dirasa kurang, mereka menyelenggarakan suatu public hearing.

Mekanisme public hearing memang bukan mekanisme baku yang diatur dalam Undang-Undang Anti Monopoli. Mekanisme tersebut bisa jadi merupakan implementasi Pasal 36 Undang-Undang Anti Monopoli yang mengatur kewenangan KPPU.

Selain berwenang menerima laporan dari masyarakat tentang adanya praktek persaingan usaha yang tidak sehat, KPPU juga berwenang untuk meneliti, menyelidiki dan menyimpulkan dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat.

Tidak masuk ke pemeriksaan lanjutan

Sejauh ini, dalam setiap public hearing KPPU mengundang seluruh pihak yang bersentuhan dengan laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha yang sehat. Untuk memperluas akses informasinya, KPPU merencanakan mengundang masyarakat luas untuk terlibat langsung memberi masukan. Untuk tahap awal, dalam setiap public hearing KPPU selalu mengundang media massa yang dianggap potensial untuk memberikan tambahan informasi.

Dari pemantauan hukumonline, KPPU telah menyelenggarakan 6 kali public hearing (lihat Tabel). Dari 6 masalah yang diadakan public hearing tersebut, tidak satu pun yang masuk ke pemeriksaan lanjutan. Sebaliknya dari dua putusan yang telah dihasilkan KPPU, keduanya tanpa melalui mekanisme public hearing.

No	Bidang Usaha	Tanggal	Pihak Yang Diundang	Permasalahan
1	Taxi	19-1-2001	Gubernur DKI Organda DKI Blue Bird Morante. Steady Safe Kosti Jaya PT. Citra Gamya	Klarifikasi tentang penentuan tarif  taxi oleh Organda
2	Day Old Chick	16-5-2001	Departemen Pertanian DPP PPUI GPPU Japfa Comfeed Charoen pokphan Leong Hap Wonokoyo Rojokoyo Anwar Sierad GPMT	Memperoleh gambaran tentang dugaan kartel dan integrasi vertikal pada industri ternak ayam pedaging (broiler)
3	Kertas	12-6-2001	Deperindag Beni Sindhunata (BIRO) PT. Indah Kiat Pulp and Paper PT. Tjiwi Kimia PT. Aspex Paper PT. Riau Andalan Pulp and Paper APKI PPGI SPS	Mendapat klarifikasi tentang integrasi vertikal pada industri kertas
4	INACA	6-7-2001	Menteri Perhubungan INACA PAUKI Garuda Merpati Mandala Bouraq Awair Lion Star	Untuk memperoleh gambaran tentang peran INACA dalam penentuan tariff  penerbangan komersil di Indonesia
5	Pengadaan buku sekolah	7-9-2001	Depdiknas PGRI Pusat Orang tua murid IKAPI  Pusat IKAPI Jakarta IKAPI Jawa Barat PT. Balai Pustaka PT. Erlangga CV. Yudhistira PT. Alumni. CV. Angkasa. PT. Grafindo Media     Pratama PT. Mizan Pustaka	Menindaklanjuti laporan tentang pengadaan buku pelajaran di sekolah
6	Maxus	9-10-2001	Dirjen Migas Pertamina Bapenas Maxus Repsol FKPPBJ	Menindaklanjuti laporan tentang tender MRO di PT. YPF Maxus

Sumber: KPPU