Pemerintah hingga saat ini belum mau membuka mengenai waktu yang pasti pelaksanaan privatisasi tersebut. Padahal tahun 2001 hampir berakhir. Bahkan, mengenai jumlah saham yang akan dilepas juga belum diumumkan secara resmi. Hal tersebut membuat pihak-pihak yang berkepentingan akhirnya berusaha mencari "bocoran" rencana dan strategi pemerintah dalam melakukan privatisasi Telkom.
Dari berbagai pihak diketahui bahwa pemerintah akan melepas sahamnya di Telkom antara 10 persen sampai 15 persen. Selain itu, pelaksanaan privatisasi tersebut kabarnya disebut-sebut menunggu jalannya tim yang dibentuk oleh Keputusan Presiden (Tim Keppres).
Menanggapi hal tersebut, Menteri negara BUMN, Laksamana Sukardi menjelaskan bahwa berkaitan dengan rencana privatisasi Telkom, pemerintah memang belum bisa berbicara banyak. Alasannya, Telkom merupakan sebuah perusahaan terbuka yang telah tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ).
Oleh karena itu, pemerintah sangat berhati-hati dalam memberikan informasi mengenai rencana privatisasi Telkom. Karena dikhawatirkan, informasi yang dikeluarkan akan mempengaruhi harga saham Telkom sendiri, yang bisa saja malah akan merugikan Telkom dan pemerintah.
"Telkom ini nggak bisa diomongin seenaknya. Itu kan menyangkut perusahaan publik, nanti harga sahamnya terpengaruh dan lain sebagainya. Pokoknya nanti kalau keputusannya sudah diambil, kami akan memberikan pemberitahuan kepada media dan pemegang saham. Kami harus hati-hati sekali dalam menangani ini," jelas Laksamana.
Laksamana membantah
Menanggapi berbagai kabar di seputar privatisasi Telkom, Laksamana membantah kabar yang mengatakan bahwa pelaksanaan privatisasi Telkom masih menunggu tim Keppres. Laksamana mengungkapkan bahwa pelaksanaan privatisasi Telkom sama sekali tidak menunggu tim Keppres.
Tim Keppres, menurut Laksamana, sampai saat ini tengah berjalan dan hanya merupakan formalitas saja. Namun pada kenyataannya, rapat-rapat yang menyangkut pelaksanaan privatisasi Telkom terus berjalan.