Senin, 28 August 2000

Dana Yayasan Mengalir ke Perusahaan Cendana

Mantan Presiden Soeharto menjadi tersangka dalam kapasitasnya sebagai ketua yayasan yang dipimpinnya. Berdasarkan surat dakwaan yang akan dibacakan pada sidang perkara Soeharto nanti, bekas orang nomor satu di Indonesia ini telah menyalahgunakan kekuasaannya melalui yayasan hingga merugikan keuangan negara lebih dari Rp 5 triliun.
APr

Banyak orang yang kecewa, Soeharto hanya menjadi tersangka dalam kapasitasnya sebagai ketua yayasan. Banyak pula orang yang skeptis, Soeharto dapat dijerat dengan hukum. Alasannya kalau hanya sebagai ketua yayasan, bagaimana mengusut korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dilakukan Soeharto.

Namun sebenarnya jika diusut lebih lanjut, yayasan-yayasan itu ternyata menjadi tambang uang bagi bisnis keluarga Cendana. Dana dari yayasan itu mengucur deras ke perusahaan-perusahaan keluarga Soeharto, yang melibatkan putra-putri Soeharto dan orang kepercayaannya Mohammad "Bob" Hasan.

Bagaimana modus operandinya? Pengurus teras yayasan Soeharto adalah orang-orang kepercayaan Soeharto, termasuk anak-anaknya. Maka, tidak aneh kalau kemudian dana yayasan itu mengalir ke perusahaan-perusahaan milik mereka. Atas nama yayasan, keluarga Cendana menggerogoti dana yayasan untuk kepentingan bisnisnya.

Enam yayasan

Dana yayasan yang mengalir ke perusahaan-perusahaan milik Keluarga Cendana jumlahnya mencapai Rp5,839 triliun. Dana ke perusahaan Cendana, berasal dari Yayasan Supersemar (Rp191,830 miliar plus AS$419,637 juta), Yayasan Dakab (Rp532,542 miliar), Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Rp442,817 miliar), Yayasan Dharmais (Rp221,804 miliar), Yayasan Dana Trikora (Rp7,056 miliar), dan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (Rp1,973 miliar).

Tindakan Soeharto yang merugikan negara jelas melawan hukum. Penyimpangan dana yayasan ini terdapat dalam surat dakwaan yang akan dibacakan pada saat sidang kasus Soeharto. Dalam surat dakwaan itulah dibeberkan penyelewengan dana yayasan yang dipimpin oleh Soeharto.

Dalam surat bernomor Reg.PDS-217/JKTS/Fpk.2/08/2000 yang ditandangani pada 8 Agustus 2000,  Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muchtar Arifin menyatakan bahwa terdakwa selaku ketua yayasan telah menggunakan sejumlah dana yang menggunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial, kemanusiaan, dan lain-lain.

Dalam syarat dakwaan itu, JPU menilai penggunaan dana tersebut bertentangan dengan tujuan sosial yayasan, atau setidak-tidaknya perbuatan lain yang bertentangan dengan kepatutan atau kelayakan dengan jalan memerintahkan Bendahara membuat sejumlah Surat Perintah Mengeluarklan Uang (SPMU) yang ditandatangani oleh terdakwa untuk kemudian diberikan kepada sejumlah perusahaan/badan usaha.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua