Rabu, 06 Pebruari 2002

Gugatan Class Action Korban Banjir Tidak Bisa Begitu Saja Ditolak Hakim

Meskipun hukum acara perdata (Het Herziene Indonesich Reglement/HIR) tidak mengatur gugatan class action, bukan berarti rencana gugatan masyarakat Jakarta korban banjir terhadap Pemda DKI dapat begitu saja ditolak hakim. Dalam memutuskan perkara, hakim harus memperhatikan rasa keadilan dari masyarakat.
Tri/APr

Pasalnya, Pemda sudah tidak benar mengelola perijinan penggunaan lahan dalam tata kota dan tata ruang. "Inilah yang mungkin bisa dijadikan dasar masyarakat korban banjir mengajukan gugatan class action terhadap Pemda DKI," ujar Koerniatmanto, Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahiangan ketika ditemui hukumonline di Jakarta. 

Koalisi NGO yang terdiri dari ICEL, Walhi, UPC, ICW, LBH Jakarta, LBH APIK serta LeIP telah melakukan kajian hukum dan mengumpulkan data-data perihal rencana gugatan class action masyarakat korban banjir terhadap Pemda. Namun belum diketahui, kapan rencana gugatan class action tersebut direalisasikan.

Jadi dasar gugatan masyarakat, menurut Koerniatmanto, menyangkut tidak dilaksanakannya apa yang seharusnya menjadi kewajiban Pemda dalam mengelola perijinan. Pasalnya, banyak daerah daerah resapan air telah dialihfungsikan menjadi perumahan mewah, seperti yang terjadi di Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta Utara.

Pengalihan perijinan daerah resapan air menjadi perumahan mewah oleh Pemda telah melecehkan nilai-nilai masyarakat. Karena seharusnya, Pemda memperhitungkan nilai-nilai yang ada di sekitarnya. "Masa PIK yang merupakan cagar alam dialihfungsikan menjadi perumahan mewah. Kan itu enggak benar," cetusnya.

Hakim tidak bisa menolak

Sementara belum diaturnya class action dalam HIR, menurut Koerniatmanto, bukan berarti pengadilan dapat begitu saja menolaknya. Selain rasa keadilan masyarakat, hakim tidak bisa menolak perkara yang masuk dengan alasan tidak ada dasar hukumnya. Melainkan, hakim harus menemukan dan menciptakan hukum.

Belum lagi masyarakat korban banjir meminta pengadilan mengeluarkan putusan seadil-adilnya. Maka hakim dalam memutuskanya, tidak hanya terbatas pada undang-undang selaku hukum tertulis. Namun, harus menggali dan menemukan hukum itu sendiri. Pasalnya, kewenangan hakim jauh lebih besar dari pada hukum yang tertulis.

Memang klausula class action dan legal standing baru dikenal dalam UU Konsumen dan UU Lingkungan Hidup. Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, sebenarnya sudah mengatur class action dan legal standing. Namun sayangnya, draf RUU tersebut masih terkatung-katung di tim penyusun.

Sedangkan mengenai tuntutan ganti rugi, Koerniatmanto tidak sependapat kalau masyarakat menuntut materi. Karena gugatan masyarakat terhadap Pemda berangkat dari pelecehan nilai-nilai kemanusian, maka masyarakat cukup menuntut Pemda DKI untuk membatalkan segala perijinan lahan yang menyalahi aturan.

Sudah terlambat

Sementara  Sunarjati Hartono, Wakil Ketua Komisi Ombudsman Nasional (KON) kepada hukumonline mengaku bahwa sebenarnya rencana gugatan masyarakat korban banjir terhadap pemerintah daerah sudah terlambat. Alasannya, banjir yang terjadi sekarang merupakan kesalahan yang terjadi berpuluh tahun.

Apalagi persoalan banjir tidak hanya kesalahan Pemda semata. Melainkan, juga kesalahan masyarakat sendiri yang menyogok aparat. Akibatnya, lahan yang tadinya merupakan resapan air telah diubah menjadi areal pemukiman. "Ini terjadi karena begitu padatnya warga masyarakat yang tinggal di Jakarta," katanya.

Sehingga, lanjut Sunarjati, persoalan banjir sudah begitu kompleks dan banyak sekali sebabnya. Di dalamnya ada korupsi, ada mal-admistrasi, dan ada kesalahan manajemen yang dilakukan aparatur. Belum lagi ternyata tidak ada rencana yang jelas dari Pemda mengenai tata kota dan tata ruang Jakarta yang sudah menjadi kota metropolitan.     

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua