Rabu, 30 August 2000

Reformasi Perpajakan: Listrik dan Air pun Kena PPN

Warga masyarakat atau pemilik kantor harus merogoh kocek lebih dalam lagi. Pasalnya, pada tahun depan pengeluaran untuk listrik dan air sudah pasti akan melonjak. Di luar kenaikan tarif, listrik dan air pun akan terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai 1 Januari 2001. Jadi mulailah berhemat-hemat listrik dan air.
Ari/Bam/APr

Pengesahan paket undang-undang perpajakan pada 1983 telah memulai upaya reformasi perpajakan di Indonesia. Reformasi perpajakan tahap pertama tersebut telah mengubah secara total sistem dan mekanisme pemungutan pajak. Official Assessment System yang semula digunakan, selanjutnya diubah menjadi Self Assessment System.

Self Assessment System tersebut memberi kepercayaan kepada setiap wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang.

Reformasi Perpajakan tahap selanjutnya pun menyusul pada 1991 dan 1994. Pada 1991 telah dilakukan perubahan atas Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (Undang-undang PPh) dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. Undang-undang tersebut dinilai oleh kalangan perpajakan sebagai instrumen penting yang mendorong perkembangan modal ventura (venture capital) dan tumbuhnya perusahaan reksadana (investment fund).

Selanjutnya, pada 1994  dilakukan pula perubahan atas Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP), dengan diundangkannya UU Nomor 9 Tahun 1994. Perubahan undang-undang PPh sebagaimana diatur dalam UU  Nomor 7 Tahun 1991 pun mengalami revisi kembali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994.

Perubahan demi perubahan undang-undang perpajakan pun terus bergulir. Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Undang-Undang PPN dan PPnBM) pun dilakukan. Demikian pula dengan undang-undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Undang-Undang PBB), mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Perubahan pokok dalam Undang-Undang KUP

Kini, peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan kembali mengalami reformasi. Pada 2 Agustus 2000 lalu, telah disahkan lima peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kelimanya adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000,  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000.

Saat ini, hampir tiap minggu diadakan seminar mengenai lima undang-undang di bidang perpajakan. Dalam Lokakarya Nasional Reformasi Perpajakan Tahun 2000 dan Dampaknya Bagi Dunia Usaha di Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana pada Selasa (29/8), misalnya, terungkap beberapa perubahan pokok dalam perubahan Undang-Undang KUP.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua