Jumat, 10 Mei 2002

"Boneka" Prajogo Bernyanyi Keganjilan Penyaluran Kredit dari BPUI

Tidak disangka-sangka Janshen Wiriatmadja, "boneka" Prajogo Pangestu yang menjadi saksi pada persidangan korupsi Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), menyentak persidangan. Pasalnya, secara polos dan terus terang Janshen mengutarakan keganjilan penyaluran kredit AS$36 juta dari BPUI kepada Prajogo.
Tri/APr

"Terus terang Pak Hakim sebagai Direktur Festival Company Incorporated (FCI), saya tidak tahu menahu soal kredit AS$36 juta kepada FCI untuk pembelian saham-saham perusahaan telekomunikasi di Filipina. Semuanya itu sudah dipersiapkan Pak Sudjiono, yang merangkap penasehat keuangan pribadi Prajogo," kata Janshen.

 

Demikian dipaparkan Janshen yang menjadi saksi terhadap terdakwa Sudjono Timan, mantan direktur utama BPUI di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (8/5). "Saya ini hanya dianggap boneka. Semua pengucuran kredit telah diatur Pak Sudjiono," terang Janshen yang saat ini menjabat direktur PT Tandjung Enim Pulp & Paper.     

 

Bahkan, FCI tidak pernah memohon kredit kepada BPUI untuk meminjam uang AS$36 juta. Malah yang ganjil, menurut Jahsen, FCI hanya disuruh membuat surat permintaan transfer kepada BPUI. Namun, uangnya tidak masuk ke FCI, melainkan ke Filipina sebesar AS$35 juta. Sementara sisa AS$1 juta masuk ke rekening Prajogo.

 

Seluruh surat permohonan kredit sebesar AS$36 juta sudah disiapkan semua oleh Sudjiono. "Semua sudah ditandatangani baik oleh Sudjiono dari BPUI, maupun Pradjogo Pagestu yang menjaminkan harta pribadinya. Yah akhirnya karena disuruh bos (Pradjogo) tanda-tangan, yah saya tandatangani surat tersebut," ucap Janshen.

 

Dalam kesaksiannya, Janshen mengakui bahwa dirinya bersama dengan Prajogo dan Sudjiono memang pernah ke Filipina bertemu Roberto V. Ongpin. Namun, perjalanan itu tidak lebih tur wisata saja dan sama sekali tidak ada pembicaraan bisnis. "Kami hanya tur ke resort milik Ongpin, dan menginap di apartemennya," tutur Janshen.

 

Uang AS$35 juta sendiri akhirnya melalui FCI kepada Kredit Asia Finace Limited (KAFL) dibelikan saham perusahaan telkomunikasi dan minyak, yaitu Dominion Adia Eqities, Philco, Asia Petroleum Corporation dan Magnet Corporation. Namun sampai batas yang telah ditentukan oleh BPUI, uang AS$35 juta tidak juga dikembalikan.

 

Ada perjanjiannya

 

Berkaitan dengan tidak jelasnya peran sebagai direktur FCI, di depan persidangan Janshen mengungkapkan dirinya pernah menanyakan kepada Sudjiono. Namun dengan enteng, Sudjiono mengatakan bahwa dirinya tidak lagi dipercaya Prajogo. "Hal ini pun saya konfirmasikan kepada Prajogo, tetapi ternyata tidak benar," kata Jahnsen.

 

Sudjiono sama sekali bukan penasehat keuangan FCI. Sebagai direktur FCI, Janshen mengaku tidak pernah mengeluarkan surat yang mengangkat Sudjiono sebagai penasehat keuangan. Kalaupun BPUI melalui Sudjiono mengaku sebagai penasehat keuangan FCI, maka seharusnya ada perjanjian tertulis antara FCI dengan BPUI.

 

Pasalnya berdasarkan pengalamannya selama ini, pengangkatan penasehat keuangan jelas tertuang dalam perjanjian. Apa saja bagian-bagian yang akan diperiksa oleh penasehat keuangan. Selajutnya, penasehat keuangan membuat opini-opini atau memo-memo atas setiap transaksi yang akan diambil perusahaan.

 

Sedangkan terhadap apa yang dilakukan Sudjiono ataupun BPUI kepada FCI sama sekali tidak ada. Yang ada, atas pinjaman AS$36 juta, Prajogo telah menjaminkan harta pribadinya kepada BPUI. Namun akhirnya, karena krisis ekonomi melanda Philipina, saham-saham yang telah dibeli jatuh dan sekarang dalam restrukturisasi.

 

Atas kegagalan pembayaran kredit kepada BPUI, FCI memang telah membuat dua kali addendum (penambahan) jangka waktu pembayaran hutangnya kepada BPUI, tetapi tetap tidak terselesaikan kewajiban tersebut. Sementara sekarang seluruh harta kekayaan Prajogo dalam grup usaha Barito Group sedang direstrukturisasi.

 

Mengakui

 

Menanggapi keterangan Janshen, Sudjiono mengakui keterangan Janshen. Kecuali, keterangannya soal ia pernah mengatakan  Janshen tidak lagi dipercaya oleh Prajogo. Namun soal pembelian saham perusahaan telkomunikasi di Filipina  (Philcom), memang sudah ada pembicaraan dengan Ongpin ketika datang ke Jakarta.

 

Sudjono juga mengakui, FCI hanyalah sarana (vehicle) untuk menyalurkan kredit AS$35 juta untuk pembelian saham-saham perusahaan telekomunikasi di Filipina. "Jadi semua sudah diatur sebelumnya dengan Pradjogo. Baru selanjutnya Prajogo membentuk FCI dan mengangkat Janshen sebagai direkturnya," papar Sudjiono.

 

Sementara itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fery Wibisono menegaskan, dari keterangan Janshen terlihat jelas telah terjadi penyalagunaan kekuasaan secara melawan hukum yang dilakukan Sudjiono selaku direktur sebuah BUMN (BPUI). "Ini jelas-jelas ada vested interest dan melanggar aturan BPUI," jelasnya.

 

Keterangan Janshen, menurut Fery, memperkuat surat dakwaannya bahwa Sudjiono telah secara melawan hukum melakukan korupsi dengan memperkaya orang lain dalam hal ini Prajogo. Ketika ditanya hukumonline apakah pengucuran kredit ini sebelumnya sudah diputuskan oleh para direksi BPUI, Fery menyatakan, "yah memang sudah disetujui".

 

Makanya dalam surat dakwaan JPU, seluruh direksi BPUI bukan saja Sudjiono seperti Hadi Rusli, Hario Suprobo, Witjaksono Abadiman juga menjadi tersangka bersama-sama dengan Sudjiono. Namun, baru Sudjiono yang perkaranya telah dilimpahkan. Di samping itu, juga Ali Wardhana (Komisaris Utama BPUI) dan Prajogo juga telah jadi tersangka.

 

Menurut rencana, pada persidangan selanjutnya yang diketuai I Gede Putra Jadnya, JPU akan memanggil Prajogo sebagai saksi. Nantinya, keterangan Janshen akan dikonfrontir dengan Pradjogo. "Tapi sebenarnya keterangan Pradjogo di dalam BAP dengan keterangan Janshen di persidangan sama saja ," papar Fery.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua