Pengamat Menilai Pemberhentian Kapolri Tepat
Berita

Pengamat Menilai Pemberhentian Kapolri Tepat

Jakarta, hukumonline. Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa Jendral (Pol) diberhentikan jabatannya sebagai Kapolri. Beberapa pengamat menilai pemberhentian Kapolri ini tepat karena Rusdihardjo dianggap lalai dan tidak tegas menyelesaikan berbagai kasus.

Oleh:
Ari/APr
Bacaan 2 Menit
Pengamat Menilai Pemberhentian Kapolri Tepat
Hukumonline

Pengamat politik Andi Malarangeng berpendapat, pemberhentian Kapolri pada saat maraknya terjadi kasus-kasus peledakan bom di berbagai wilayah merupakan waktu yang tepat. Pendapat Andi ini dilontarkan di sela-sela diskusi yang diadakan oleh Koalisi Organisasi Non-Partai dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara pada Senin (18/9). 

Menurut Andi, pemberhentian Rusdihardjo tersebut merupakan wujud dari akuntabilitas pertanggungjawaban Polri terhadap publik. Pemberhentian tersebut juga dinilai Andi sebagai sesuatu hal yang wajar. Alasannya, banyak kalangan yang menilai bahwa Rusdihardjo selama ini tidak dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh presiden dengan baik.

Di sisi lain, Andi mengemukakan bahwa dirinya tidak setuju apabila pemberhentian Kapolri harus dengan persetujuan dari DPR. Menurut Andi, pemecatan Kapolri itu adalah wewenang dari presiden sebagai "user". Namun kalau berbicara mengenai penggantinya, Andi setuju apabila presiden berkonsultasi dengan DPR.

Reorganisasi keseluruhan

Sementara itu, Budiman Sudjatmiko, Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) berpendapat bahwa penggantian Polri saja tidak cukup. Perlu reorganisasi secara keseluruhan dengan melakukan proses transparansi antara militer dan Polri karena kedua lembaga tersebut memiliki info intelijen yang signifikan.

Budiman mengatakan, "Meskipun Widodo (Pangab) dan Kapolri (yang akan menggantikan Rusdihardjo) loyal kepada Gus Dur, saya tidak yakin komando mereka akan sampai ke bawah. Karena, masing-masing instansi tersebut ada 'strong man-strong man' akibat dari adanya faksi-faksi," demikian komentar Budiman.

Andi Matalatta dari Fraksi Partai Golkar (FPG) mengatakan bahwa penggantian Kapolri tidak menyelesaikan masalah. Dalam kondisi sekarang ini, menurutnya yang terpenting adalah bagaimana menyelesaikan masalah yang ada, seperti kasus-kasus pemboman dan kasus-kasus lain yang belum tuntas hingga kini.

Menurut Matalatta, sebaiknya apa yang sudah dilakukan oleh Kapolri dilempar kepada masyarakat. "Biarkan masyarakat yang menilai baik atau tidak kinerjanya selama menjabat sebagai Kapolri. Kalau memang tidak baik, barulah dapat dilakukan penggantian agar tidak menimbulkan masalah baru," ujarnya.

Tags: