Senin, 16 September 2002
Sinetron Jiplakan, Artis Bisa Batalkan Kontrak Sepihak
Sinetron-sinetron jiplakan dari TV Jepang atau Taiwan kini banyak ditayangkan di TV swasta Indonesia. Karena perjanjian cacat hukum, stasiun TV dapat menghentikan penayangan sinetron itu dan meminta ganti kerugian pada rumah produksi. Artis pun bisa membatalkan kontrak sepihak.
Nay/APr

Yang sempat heboh dibahas di media massa adalah sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta yang ditayangkan oleh SCTV. Sinetron ini dianggap sama persis dengan Meteor Garden, sinetron Taiwan yang meledak. Disusul dengan sinetron Opera SMU yang ditayangkan oleh RCTI dan setali tiga uang dengan serial Jepang, Great Teacher Naomi.

Sutradara sinetron Opera SMU, Gunawan Pagaru beserta seluruh krunya mengundurkan diri dari sinetron tersebut setelah menonton VCD Great Teacher Naomi dan merasa shock melihat kemiripan kedua serial tersebut. Sang pemain Opera SMU,  Tamara Blezensky, menyatakan ia ingin mundur. Namun, artis cantik ini terikat kontrak untuk menyelesaikan seluruh episoden sinetron tersebut.

Selain dua sinetron itu, berderet sinetron Ciuman Pertama di Trans TV yang sama dengan  serial Itazura Na Kiss, sinetron Pelangi di Matamu I dan II di RCTI yang sama dengan serial Jepang Heaven Coin dan God Give Me a Little.

Terakhir adalah rencana Trans TV yang akan menayangkan sinetron Saat Cinta Suka Kamu. Ketika rilis yang berisi sinopsis sinetron itu disebarluaskan, sinetron itu langsung dianggap identik dengan serial Taiwan Orange Boy yang sedang diputar di RCTI. Namun, pihak Trans TV mengaku tidak dapat membatalkan rencana tayang sinetron itu karena sudah telanjur membelinya dari rumah produksi Diwangkara yang juga memproduksi Opera SMU.

Melanggar hak cipta

Pakar Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Cita Citrawinda Priapantja ketika dihubungi hukumonline menyatakan bahwa suatu sinetron yang jalan cerita maupun penokohannya sama persis dengan sinetron lain, jika tidak mempunyai ijin dari penciptanya, dapat dianggap telah melanggar hak cipta.

Menurut Cita, pelanggaran hak cipta adalah perbanyakan hak cipta tanpa seijin penciptanya. Karena itu, jika pembuat sinetron tidak mencantumkan nama pencipta skenario tersebut, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.    

Cita mengemukakan bahwa ada dua perlindungan hak bagi penulis hak cipta, yaitu perlindungan hak moral dan perlindungan hak ekonomi. Hak moral adalah hak pencipta untuk selalu dicantumkan namanya pada karya ciptaannya. Sedangkan pelanggaran hak ekonomi adalah hak untuk memperbanyak karya tersebut dengan ijin dari pencipta.

"Jika tidak meminta ijin, bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi pemilik hak cipta," cetus Cita. Pasal 44 UU No 12 tahun 1997 menyatakan barangsiapa yang melakukan perbanyakan atau pengumuman hak cipta tanpa ijin penciptanya dapat dihukum pidana tujuh tahun penjara dan denda Rp100 juta.

Saat ini, UU Hak Cipta yang masih berlaku adalah UU No 12 tahun 1997. Sementara  UU Hak Cipta yang baru, yaitu UU  No 19 Tahun 2002 baru berlaku pada tahun 2003. Sesuai UU No 12 Tahun 1997, pelanggaran hak cipta bukan merupakan delik aduan. Sehingga tanpa adanya laporan pun, polisi bisa langsung melakukan penyelidikan jika menduga telah terjadi pelanggaran hak cipta.

Namun, walau tidak menganut delik aduan--karena polisi belum tentu mengetahui telah terjadinya pelanggaran hak cipta--Cita menyatakan bahwa sebaiknya pihak yang dirugikan dalam hal ini mengajukan laporan ke Polisi.  Pemirsa TV sebagai konsumen tayangan TV yang dirugikan, menurut Cita, juga dapat menuntut haknya sesuai UU perlindungan konsumen.

Kontrak cacat hukum

Selama ini, stasiun TV yang membeli sinetron jiplakan dari rumah produksi tidak mau menghentikan atau membatalkan tayangan tersebut dengan alasan sudah telanjur membeli sinetron itu dari rumah produksi.

Karena itu jika sinetron itu tidak jadi ditayangkan, mereka akan mengalami kerugian. Begitu pula Tamara Blezinsky yang tidak berani memutus kontraknya dengan rumah produksi dengan alasan harus memenuhi jumlah episode yang diperjanjikan.

Padahal, jika sinetron tersebut benar merupakan jiplakan, otomatis perjanjian jual beli sinetron tersebut menjadi cacat hukum. Karena sesuai pasal 1320 KUHperdata, salah satu syarat sahnya perjanjian adalah obyek yang diperjanjikan haruslah sesuatu yang tidak melanggar hukum.

Karena perjanjian cacat hukum, pihak stasiun TV dapat menghentikan penayangan sinetron itu dan meminta ganti kerugian pada rumah produksi. Begitu pula artis yang terikat kontrak untuk membintangi sinetron tersebut dapat membatalkan kontrak secara sepihak dengan alasan kontrak tersebut cacat hukum.

Dengan begitu, para pekerja seni tidak perlu terpaksa bermain dalam sinetron jiplakan dan  Stasiun TV pun tidak perlu menayangkan sinetron jiplakan dengan alasan apapun.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.