Selasa, 29 October 2002

Aborsi Lebih dari Sekadar Persoalan Halal-Haram

Koordinator Sub Komisi Kesehatan Komisi VII DPR-RI dr. H.A. Sanoesi Tambunan mengimbau agar persoalan aborsi tidak dipandang secara sederhana. Ia mengatakan bahwa aborsi hendaknya lebih dilihat dari aspek kesehatannya, yaitu untuk mencegah tingkat kematian ibu yang relatif tinggi di Indonesia.
Amr/APr

"Masalah aborsi hendaknya jangan dilihat secara hitam putih, bermoral atau tidak, tetapi dari aspek kesehatan masyarakat. Kematian ibu yang masih sangat tinggi, sekitar 30%-nya akibat terjadinya abortus yang tidak aman dan tidak bertanggung jawab," papar Sanoesi.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam acara Lokakarya Nasional "Amandemen UU Kesehatan No.23 Tahun 1992" yang diselenggarakan oleh Komisi VII DPR dan Koalisi untuk Indonesia Sehat di Gedung DPR (29/10). Pasal 60 RUU Perubahan UU No.23/1992 mulai memberikan lampu hijau atas aborsi yang dilakukan secara "bermutu, aman, dan bertanggung jawab".

Dalam Pasal 60 ayat (1) RUU Kesehatan disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban melindungi kaum perempuan dari praktik pengguguran kandungan yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab, melalui peraturan perundang-undangan.

Sanoesi mengatakan bahwa masyarakat juga hendaknya memiliki kewajiban moral untuk melindungi kaum ibu dari kematian yang seharusnya dapat dicegah tersebut. Menurutnya, dengan pasal tersebut bukan berarti UU melegalkan praktik aborsi, melainkan mengatur masalah aborsi supaya tidak terjadi aborsi yang tidak aman.

Dalam rancangan penjelasan Pasal 60 RUU Kesehatan memang disebutkan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kesehatan perempuan dari komplikasi buruk akibat pengguguran kandungan yang ilegal dan tidak aman. Yang disebut praktek aborsi ilegal sendiri adalah praktek aborsi yang dilakukan oleh dokter ataupun oleh non-dokter.

Banyak kematian

Pendapat Sanoesi didukung pula oleh mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr. Kartono Muhammad. Ia mengatakan bahwa aborsi merupakan kenyataan yang terjadi masyarakat. Masalah aborsi lebih merupakan masalah kesehatan, dan bukan masalah moral ataupun agama. Alasannya, dampak dari aborsi yang tidak aman sangat berbahaya bagi jiwa ataupun kesehatan ibu.

"Kehamilan yang tidak diinginkan itu ada di masyarakat dan mereka menjadi desperate karena tidak tahu. Lalu mereka mencari ke pelaku pengguguran yang karena secara legal tidak boleh, maka yang ilegal. Dan dengan akibat banyak kematian, banyak cacat akhirnya harus dibuang, infeksi dan sebagainya. Itu masalah kesehatan," papar Kartono.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua