Jumat, 01 November 2002

E-Gov Jangan Sampai Senasib dengan Pendahulunya

Niat pemerintah untuk menyatukan sistem informasi dan pelayanan umum dalam satu jaringan melalui proyek e-government patut mendapatkan acungan jempol. Namun harus diingatkan jangan sampai gagasan yang baik ini senasib dengan proyek-proyek terdahulu yang sangat baik idenya namun kandas saat pelaksanaannya.
Zae/Apr

Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang partner pada kantor konsultan Ernst & Young, Jos F. Luhukay, saat menyampaikan pandangannya pada seminar tentang aplikasi e-government (e-Gov) di Jakarta, (31/10). "Jangan sampai pelaksanaan e-government di Indonesia pelaksanaannya senasib dengan proyek-proyek terdahulu," tegas Jos.

 

Jos menjelaskan, sedari dulu Indonesia sudah melakukan beberapa kali upaya untuk menyatukan sistem informasi seluruh Indonesia dalam suatu jaringan nasional. Namun dengan berbagai keterbatasan yang belum mampu dipenuhi oleh pemerintah, rencana yang baik tersebut selalu gagal pada tahap realisasinya.

 

Sebut saja proyek Sistem Informasi Manajemen Nasional (Simnas) pada era 1980-an. Menurut Jos yang pada saat itu juga ikut menangani, proyek tersebut gagal karena Indonesia masih mempunyai keterbatasan sumber daya. Sumber daya manusia Indonesia masih rendah dan dana pun masih seret.

 

Masalah serupa juga dihadapi pada proyek yang disebut dengan Nusantara 21. Proyek besar ini semula menjanjikan suatu solusi tuntas soal jaringan informasi yang saling menghubungkan sumber-sumber informasi di Indonesia. Namun akhirnya proyek tersebut lambat laun pudar dan hampir tidak terdengar lagi sekarang.

 

Karena itu menurut Jos, dari pada merencanakan proyek besar menghubungkan semua jaringan, akan lebih realistis jika melakukan beberapa project pilot saja. Atau jika pun tetap ingin dilakukan maka akan lebih relistis jika rencana tersebut dilaksanakan dengan pola outsourcing dari pada dilaksanakan pemerintah sendiri.

 

Sisfonas tulang punggung E-Gov

 

Sebelumnya dalam kesempatan tersebut diterangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan e-gov. Deputi bidang jaringan Kementrian Negara Komunikasi dan Informasi, Cahyana Ahmadjayadi, menjelaskan bahwa e-gov adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

 

Melalui pengembangan e-government, menurut Cahyana, dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah otonom dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Ternyata sambutan dari pemerintah daerah cukup baik.

 

Sementara ini progresifitas dari banyak pemerintah daerah diwujudkan dengan kepemilikan website dan email address. Padahal menurut Cahyana, e-Gov bukan sebatas website dan e-mail saja. "ada nilai-nilai baru seperti keterbukaan, sistematisasi dan efisiensi yang harus disemaikan," jelasnya

 

Untuk bisa mewujudkan e-Government, mau tidak mau dan suka tidak suka, integrasi sistem menjadi prioritas awal guna memulainya."I before e (infrastructure before electronic), itu rumusnya," kata Cahyana. Salah satunya dengan mengembangkan sistem informasi nasional (Sisfonas) sebagai tulang punggung e-gov.

 

PT Telkom sudah siap

 

Untuk mengembangkan Sisfonas tentunya diperlukan jaringan yang besar. Selain luasnya daerah jangkauan, titik yang akan dihubungkannya pun cukup banyak. Menurut Cahyana, tidak kurang dari 600 titik (node) akan terhubung dalam jaringan nasional ini.

 

Menaggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Telkom yang diwakili salah seorang deputinya menyatakan bahwa PT Telkom siap untuk turut menunjang Sisfonas tersebut. Dengan jaringan yang sudah menyebar ke segala pelosok PT Telkom memang ideal untuk mengemban tugas penyediaan jaringan.

 

PT Telkom menyatakan bahwa selain menyediakan jaringan, perusahaan tersebut juga siap dengan segala komponen yang dibutuhkan dalam jaringan tersebut. Keamanan jaringan akan dijamin dengan sistem security yang canggih, juga dari sisi deliveibility, dan integrity-nya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua