Senin, 17 February 2003

Eksekusi Pidana Mati Tidak Melanggar Konstitusi

Ketua Sub Komisi Pengkajian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Soelistyowati Soegondo mengatakan bahwa eksekusi hukuman mati terhadap enam orang terpidana mati tidak bertentangan konstitusi. Bahkan, ia berpendapat bahwa hukuman mati sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
Amr

Lies mengatakan bahwa setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta peghormatan atas hak orang lain. Serta, untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat.

"Jadi, apa yang telah tertuang dalam UUD 1945 juga tertuang pula pembatasan-pembatasan yang dikemukakan dalam amandemen kedua UUD 1945. Dengan demikian, sepanjang hukuman mati itu masih dicantumkan dalam undang-undang positif kita, maka tentunya tidak dapat dihindari adanya hukuman mati tersebut," ucapnya saat Rapat Kerja antara Komnas HAM dengan Komisi II di Gedung DPR, pada Senin (17/02).

Dukungan terhadap eksekusi para terpidana mati juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II dari F-TNI/Polri, Abdul Rahman Gaffar. "Hukuman mati itu asal dilakukan sesuai dengan prosedur hukum tidak ada masalah. Saya sebagai orang Islam, hukuman mati itu ada. Kalau di Makkah, diterapkan hukum qishash. Kalau dia membunuh, maka hukumannya juga dibunuh," cetusnya.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh anggota Komisi II dari F-Reformasi, Patrialis Akbar. Ia mengatakan bahwa hukuman mati sebaiknya tidak cuma diterapkan terhadap para pengedar narkoba dan pelaku pembunuhan berencana, tetapi juga terhadap para koruptor.

Kejahatan kejam

Sementara itu, advokat senior Adnan Buyung Nasution juga berpendapat bahwa pengedar narkoba sudah sepantasnya diganjar dengan hukuman mati. Ia mengungkapkan bahwa pada prinsipnya, ia menolak hukuman mati. Namun, ia menganggap bahwa kejahatan narkotika sudah tergolong crime against humanity atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

"Pada dasarnya kita menolak hukuman mati, tapi sekarang perkembangan dunia juga harus kita ikuti. Khusus dalam kasus-kasus crime against humanity atau kejahatan yang kejam seperti narkoba, memang ada pengecualian. Apalagi kalau masyarakat juga menghendaki atau menuntut adanya suatu hukuman yang setimpal yang bisa bikin jera orang-orang ini," tegas Buyung kepada wartawan.

Namun, ia menambahkan bahwa penerapan hukuman mati harus dipertimbangkan dengan konsisiten dan tidak diskriminatif. Kemudian, pemerintah juga harus mencermati apakah penerapan hukuman mati benar-benar akan membawa efek jera bagi para pelaku kejahatan narkotika. Menurut Buyung, efek jera tersebut tidak akan langsung dirasakan oleh para penjahat.

"Jadi, hukuman mati saja tanpa dibarengi upaya negara untuk melakukan pemberantasan yang tegas dan menyeluruh, ini tidak akan efektif. Percuma hukuman mati, dikorbankan nyawa manusia kalau tujuan yang lebih jauh, yaitu berkurangnya penjualan narkoba, tidak tercapai karena pemberantasan ke arah sana tidak efektif," tukas Buyung.

Imbauan agar pemerintah tidak serta-merta melaksanakan hukuman mati juga diungkapkan oleh anggota Komnas HAM lainnya. Ketua Sub Komisi Pemantauan Komnas HAM, M.M. Billah mengatakan bahwa dirinya tidak setuju dengan penerapan hukuman mati. Alasannya, para pelaku kejahatan masih dapat berubah dan pemerintah hendaknya memberikan kesempatan mereka untuk bertobat.

"Saya tidak setuju hukuman mati karena manusia itu bisa berubah dan pada hakekatnya selalu berubah sehingga pada suatu saat mereka bisa menyesali perbuatannya lalu bertobat. Kalau kelakuannya baik itu ada kemungkinan berubah, masih bisa mempunyai peluang berbuat sesuatu yang lebih positif. Dengan demikian, memberikan peluang untuk hidup kembali sebagai manusia," tukasnya.

Suara yang kontra terhadap penerapan hukuman mati juga datang dari anggota Komisi II dari F-PDIP, Firman Jaya Daeli. Ia berpendapat bahwa penerapan hukuman mati bertentangan dengan Deklarasi HAM PBB yang pada intinya menyatakan bahwa hak manusia untuk hidup tidak dapat dicabut dengan alasan apapun.

 

hukuman mati dan ham
 - dedy
25.11.15 23:16
berbicara hukuman mati itu berat pa.kita ketahui bersama dalam UUD 45 Mengatakan hukuman mati dilakukan apabila seorang melakukan pelanggaran atau korupsi disaat negara mengalami bencaana.ini jelas lo. persoalan hukumandan ada pepata mengatakan taada seorang umat manusiapun yang bisa mencabut nyawa umat manusia lain kecuali tuhan.. mati..
hukuman mati dan ham
 - eka
24.12.15 12:18
maaf bila boleh pendapat, bukankah hukuman mati akan menjadi kasus pelanggaran HAM apabila dilaksanakan atau dilakukan atas dasar perintah perseorangan?? sedangkan ini kan tidak begitu , ini kan putusan pengadilan jelas mewakili semua, yang dirugikan pada kasus narkoba bukan hanya satu pemuda tetapi banyak korban bahkan tidak hanya masyarakat negara RI pun seakan-akan jadi kasur yang empuk bagi gembong narkoba, terimakasih,
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua