Informasi yang diberikan mulai dari segala peraturan yang mereka keluarkan, transkrip persidangan di komisi-komisi (kata per kata) , alamat email para anggota parlemen, sampai bagian khusus untuk anak-anak di bawah umur 12 tahun, yang disebut Junior Parliament. Bagian itu memuat kuis dan permainan yang berhubungan dengan parlemen.
Bahkan, jika Anda menggunakan fasilitas lease line untuk terkoneksi ke internet, Anda dapat menonton secara langsung jalannya sidang parlemen di www.westminster.digital.co.uk.
Semua dokumen yang dihasilkan parlemen dapat diakses publik. Informasi-informasi itu diterbitkan dan dijual di toko buku serta dapat diakses dengan gratis di internet. Untuk material yang dicetak, bisa didapatkan beberapa hari setelah dikeluarkan. Sementara untuk internet, tersedia dalam waktu beberapa jam kemudian.
Rob Clements, kepala perpustakaan House of Common (Inggris), menceritakan hal itu dalam diskusi "Akses Masyarakat terhadap Hasil Kerja dan Informasi Mengenai Parlemen" yang diselenggarakan British Council, Yayasan API, dan Kedubes Inggris di Jakarta, 29 September.
Clement menyatakan, informasi tentang parlemen harus terbuka untuk publik sebagai bagian dari demokrasi. Sebab, publik, terutama para pemilih, berhak mengetahui apa yang telah dikerjakan anggota parlemen. Tapi, ia menyadari, yang berlaku di Inggris tak berarti cocok untuk di Indonesia mengingat sistem ketatanegaraan yang berbeda.
Lebih penting pimpinan partai
Menaggapi presentasi Clements, Slamet Effendi Yusuf, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar (F-PG), menyatakan, tak realistis membandingkan antara Indonesia dan Inggris. "Seperti juga hal-hal lain yang pernah dipaparkan teman-teman dari Barat, jauh sekali dari realitas yang terjadi di Indonesia," ujar Slamet.
Slamet malah menyalahkan media massa yang, menurutnya, tak memberitakan proses yang terjadi di DPR secara keseluruhan. Menurutnya, pers hanya memberitakan hal-hal yang mereka anggap sebagai "hot news".