Jumat, 11 April 2003

Larangan bagi Advokat AsingUU Advokat Tidak Bertentangan dengan WTO

UU Advokat secara tegas melarang advokat asing berpraktek di Indonesia, kecuali sebagai ahli dalam bidang hukum asing. Ketentuan ini sesuai dengan pedoman International Bar Association (IBA) dan tidak bertentangan dengan WTO/GATTS. Masalahnya, bisakah aturan ini ditegakkan?
Nay

Pasal 23 ayat 1 UU Advokat menyebutkan bahwa advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia. Sementara ayat 2 menyebutkan, kantor advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin pemerintah dengan rekomendasi organisasi advokat.

 

Ayat 3 menyebutkan advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum. Ayat 4, Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri.

 

Menurut pengacara Frans Hendra Winata, yang merupakan salah seorang tim ahli dalam penyusunan UU Advokat, bunyi Pasal 23 UU Advokat itu dibuat dengan mengacu pada ketentuan yang ada dalam International Bar Association (IBA) mengenai konsultan hukum asing.

 

Karena itu, menurut Frans, pembatasan mengenai advokat asing yang diatur dalam UU Advokat jelas tidak bertentangan dengan WTO dan GATTS.  Walaupun, WTO dan GATTS melarang proteksi terhadap barang dan jasa.

 

Konsultan hukum asing

Untuk menghadapi WTO dan GATTS, pada 4 April 1996 IBA mengeluarkan proposal "Pedoman IBA untuk konsultan hukum asing/foreign legal consultant". Dalam pedoman itu dijabarkan mengenai prinsip dasar, definisi, izin, lingkup praktek, hak dan kewajiban, aturan tentang disiplin, masa berlakunya izin, dan lain-lain.

 

Dalam pedoman itu disebutkan bahwa konsultan hukum asing dapat memperoleh izin sebagai individu, anggota, seorang anggota atau asosiasi di suatu firma hukum di negara setempat atau sebagai karyawan di biro hukum suatu perusahan berdasarkan aturan tentang jasa hukum di negara tersebut.

 

Disebutkan pula, konsultan hukum asing tidak boleh berpraktek sebagai pembela di pengadilan atau sidang hukum lainnya dalam yurisdiksi negara yang dikunjungi. Mereka juga tidak boleh memberikan jasa mengenai hukum lokal negara tersebut. Mereka hanya dapat memberikan jasa hukum sepanjang mengenai hukum internasional atau hukum negara asing.

 

Karena itu, menurut Frans, negara-negara anggota WTO pun  pun memberikan proteksi terhadap jasa hukum di negaranya sesuai dengan pedoman IBA. Walaupun, ada pula negara-negara yang tidak memberikan proteksi terhadap pengacara asing. Singapura contohnya.

 

Negeri jiran ini memperbolehkan advokat asing memberikan konsultasi hukum yang berkaitan dengan hukum Singapura. Bahkan, kantor hukum asing diperkenankan untuk mendirikan law firm di sana dengan bekerjasama dengan kantor hukum lokal yang berbentuk joint law venture.

 

Advokat asing di Singapura juga dapat berpraktek di pengadilan, setelah mendapat ijin dari attonerney general. Di negara-negara Uni Eropa, advokat asing juga diijinkan berpraktek hukum di negara sesama anggota Uni Eropa.  

 

Advokat asing dilarang berpraktek

Sementara di berbagai negara lain, seperti AS, advokat asing dari negara lain dapat berpraktek di negara itu apabila telah lulus dari ujian bar exam. Namun, di Indonesia, advokat asing ternyata sama sekali tidak dapat berpraktek di Indonesia.

 

Pasalnya, sebagaimana tertera dalam Pasal 3 UU Advokat, salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi advokat adalah harus menjadi warga negara Indonesia. Artinya, berbeda dengan ketentuan di negara lain, tertutup kemungkinan bagi advokat asing untuk mengikuti ujian advokat di Indonesia, kecuali jika ia menjadi warga negara Indonesia. 

 

Hal ini dapat menjadi masalah, mengingat dalam pedoman IBA ada beberapa prinsip yang menjadi acuan untuk merancang peraturan mengenai advokat asing. Salah satunya adalah prinsip "timbal balik" antar-negara. Perlakuan terhadap advokat asing di suatu negara akan mendapat balasan perlakuan yang sama di negara asal advokat asing tersebut.

 

Jika Indonesia menolak advokat asing untuk mengikuti ujian advokat, maka sangat mungkin negara lain juga tidak akan memperbolehkan advokat dari Indonesia untuk mengikuti ujian di negaranya.

 

Walau begitu, Frans menyatakan bahwa aturan yang ada dalam UU Advokat, saat ini hanya merupakan aturan diatas kertas. "Saya tidak yakin akan implementasinya," cetus Frans. Masalahnya, saat ini pun telah ada aturan mengenai lawyer asing. Namun kenyataannya, ada lawyer asing yang memiliki biro hukum melalui praktek Ali Baba. Para lawyer asing itu juga memberikan konsultasi mengenai hukum Indonesia.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua