Senin, 25 August 2003

Kampanye Legalisasi Aborsi Hendaknya Dilakukan secara Proporsional

Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), Marius Widjajarta, mengimbau agar kampanye legalisasi aborsi yang dilakukan kaum feminis tetap dilakukan secara proporsional. Pasalnya, kata Marius, masih banyak perempuan yang memperjuangkan kesetaraan jender namun menolak legalisasi aborsi.
NAN











 


Sementara itu, Ketua Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) --Ninuk Widyantoro-- mengemukakan sejumlah hak reproduksi perempuan sudah diatur dalam dokumen CPD 1994. Yaitu antara lain hak akan penghormatan atas keamanan pribadi/integritas fisik dari tubuhnya, serta hak untuk menikmati standar paling tinggi dari kesehatan seksual dan reproduksi.


 


Bukan liberalisasi


Dalam kesempatan yang sama, mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr. Kartono Mohammad, mengatakan bahwa legalisasi aborsi tidak sama dengan liberalisme aborsi. Sehingga menurut dia, perlu ada regulasi yang mengatur masalah aborsi. Sebut saja dalam program bayi tabung, Kartono menilai bahwa pada proses itu sudah otomatis dilakukan tindakan aborsi.


 


Wakil Ketua Komisi VII DPR dr. Surya Chandra Surapaty berkata bahwa untuk menyelesaikan masalah aborsi  perlu undang-undang khusus. "Kalau perlu dibuatkan UU mengenai kesehatan reproduksi, mengingat UU Kesehatan yang ada sekarang tidak jelas pengaturannya," paparnya.


 


Menurut Surya, UU tentang Kesehatan (UU No.23 Tahun 1992) yang ada sekarang tidak memberikan kejelasan bagaimana menyelesaikan masalah aborsi. Walau Pasal 15 UU itu memberikan pengaturan mengenai aborsi yang dapat dilakukan secara legal, namun tidak ada aturan selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang bisa memperjelas pelaksanaannya.


 


Pasal 15 UU Kesehatan menyebutkan, aborsi dapat dilakukan kalau memenuhi tiga persyaratan. Pertama, dilakukan berdasarkan indikasi medis. Kedua, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang sesuai dengan tanggung jawab profesi dan pertimbangan tim ahli pada sarana kesehatan tertentu. Dan ketiga, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan ibu hamil/suami/keluarganya.


 


"Tapi karena tidak ada peraturan pelaksananya-belum ada PP, pelaksanaan dari UU Kesehatan menjadi tidak jelas. Jadi, untuk menyelesaikan persoalan aborsi, lebih baik dibuat UU baru tentang kesehatan reproduksi atau mengamandemen UU Kesehatan," tutur Surya.


 

"Terus terang, sekarang banyak sekali LSM-LSM wanita dengan suaranya yang lantang tentang perlunya aborsi yang safe. Kita tidak bisa mendengarkan satu pihak saja, tapi perlu juga didengar kelompok wanita yang jender juga yang mengatakan aborsi itu tidak bisa seperti yang diinginkan yang sementara ini dibicarakan," ucap Marius usai seminar mengenai kependudukan di Jakarta.

 

Menurut Marius, berdasarkan data Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 1995, angka kematian maternal Indonesia tertinggi di Asia. Yakni, mencapai jumlah 375 per 100 ribu kelahiran hidup. Dari total kematian maternal tersebut, kontribusi abortus terhadap kematian ibu di Indonesia mencapai 11,1 persen.

 

Dari jumlah itu, 70-80 persen wanita melakukan aborsi dengan alasan kehamilan tak diinginkan (KTD). Beberapa tindakan yang umumnya menjadi penyebab KTD diantaranya adalah kegagalan alat kontrasepsi, alasan ekonomi, kehamilan di luar nikah atau kehamilan akibat perkosaan, dan incest.

 

Marius juga mengatakan bahwa dirinya tidak dalam posisi untuk pro ataupun kontra terhadap legalisasi aborsi. "Saya sebagai perwakilan konsumen, melihat dari sisi konsumen yang kami bela. Dengan keadaan seperti itu harusnya memang dibuat suatu peraturan atau UU yang menyangkut masalah kesehatan reproduksi," cetusnya.

 

Namun, ia menekankan bahwa isu kesetaraan gender hendaknya tidak dijadikan alasan untuk memicu timbulnya tindakan sepihak yang melanggar ketentuan agama dan hukum. Marius mengacu pada praktek-praktek yang marak, seperti aborsi tanpa alasan medis yang justeru mengesampingkan hak asasi janin sebagai manusia untuk hidup dan berkembang sewajarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua