Rico sendiri mengaku tidak ikut pertemuan dan tidak mengetahui apa isi pertemuan tersebut. "Saya tidak tahu apa yang dibicarakan," ujarnya. Tetapi, ia yakin jaksa tidak ditinggalkan kalau mau menghubungi hakim.
Tak ambil pusing
Kejaksaan Agung sendiri tampaknya tidak ambil pusing atas pertemuan Kaligis dengan ketua majelis hakim. Padahal, kejaksaan begitu ngotot menolak argumen pengacara Samadikun dalam permohonan PK.
Saat dikonfirmasi Rabu (3/09) siang, Kapuspenkum Kejaksaan Agung Antasari Azhar mengatakan bahwa jaksa tidak perlu melibatkan diri di luar persidangan. Menurut dia, jaksa hanya perlu ikut menemui hakim bersama pengacara kalau itu dalam rangka proses persidangan. "Kalau memang (pertemuan tanpa jaksa itu) dalam kaitan persidangan, baru kita keberatan," ujar Antasari.
Hanya saja, Antasari meminta agar jangan ada pihak yang negative-thinking terhadap pertemuan semacam itu. Bisa saja sang pengacara hanya menyampaikan informasi berkaitan dengan perkara. Sebab, dalam perkara ini pengacara tidak bisa menghadirkan kliennya ke depan persidangan. Samadikun Hartono, sampai saat ini memang tidak pernah muncul selama sidang permohonan PK-nya berjalan.
Majelis hakim pun agaknya akan mengambil keputusan tanpa mempersoalkan kehadiran Samadikun. Padahal, Ketua MA Bagir Manan sudah mewanti-wanti bahwa dalam permohonan PK, pemohon wajib hadir di persidangan. Kejaksaan Agung pun tampaknya tidak terlaku mempersoalkan sikap PN Jakarta Pusat. "Sepenuhnya kami serahkan kepada majelis hakim," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung Antasari Azhar.
Pemeriksaan permohonan PK sebenarnya telah diatur KUHAP. Pasal 265 ayat (3) menyebutkan bahwa "atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa dan pemohon dan panitera. Dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera".
Kabar adanya pertemuan kuasa hukum Samadikun Hartono dengan hakim Iskandar Tjakke itu bertiup beberapa hari lalu. Bahkan, sebuah harian ibukota menjadikan rumor tentang pertemuan itu jadi headline. Dan kabar tentang pertemuan itu akhirnya dibenarkan oleh Humas PN Jakarta Pusat Andi Samsan Nganro.
Pertemuan yang berlangsung di ruang sang hakim menimbulkan berbagai spekulasi. Maklum, pertemuan dilangsungkan menjelang musyawarah majelis hakim untuk memutuskan sikap atas permohonan peninjauan kembali (PK) tersebut. "Majelis hakim kemungkinan akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan minggu ini," kata Andi Samsan Nganro.
Dikabarkan pula bahwa pertemuan itu tidak mengikutsertakan jaksa selaku pihak lain dalam perkara ini. Padahal, dalam beberapa kesempatan para petinggi MA mengingatkan agar tidak terjadi fitnah, sebaiknya pertemuan dengan hakim dilakukan oleh kedua belah pihak.
Sementara, Kode Etik Advokat Indonesia secara tegas melarang adanya komunikasi antara pihak advokat tanpa didampingi pihak jaksa. Pasal 7 huruf d Kode Etik Advokat Indonesia tegas menyebutkan: "Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum".
Namun, bagi Rico Pandeirot, pengacara dari OC Kaligis & Associates, pertemuan pengacara dengan hakim adalah hal yang biasa. Menurutnya, banyak orang mempersoalkan pertemuan OC Kaligis dengan Iskandar Tjakke bisa jadi karena perkara Samadikun ini besar. Dalam perkara lain, nyatanya pengacara sering menemui hakim untuk koordinasi persidangan.