Rabu, 24 September 2003

Kasus Joko Tjandra Perlu di-PK untuk Cegah Eksekusi Dana Cessie

Presiden diminta memerintahkan Jaksa Agung untuk mengajukan Peninjauan Kembali dalam perkara Bank Bali dengan terdakwa Joko S Tjandra. Upaya hukum ini diharapkan dapat membatalkan amar putusan MA yang memerintahkan barang bukti uang sebesar Rp546 miliar dikembalikan pada PT EGP.
Nay








 


Upaya PK ini diharapkan dapat membatalkan amar putusan majelis hakim PN Jakarta Selatan, yang dikuatkan oleh MA, yang memerintahkan agar barang bukti uang dalam escrouw account Bank Bali sebesar Rp546 miliar dikembalikan pada PT EGP. Putusan itu sampai saat ini berusaha dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.


 


Menurut Luhut, putusan itu sebenarnya tidak dapat dieksekusi.  Pasalnya, perjanjian  cessie sejak awal telah batal demi hukum karena SK ketua BPPN telah menyatakan bahwa semua perjanjian batal demi hukum dan memerintahkan pada Bank Bali agar dana tersebut dijadikan bagian dari rekapitalisasi Bank Bali.


 


"Obyek itu sebenarnya secara hukum sudah tidak ada karena sudah dinyatakan oleh BPPN- lembaga negara yang berwenang menyatakan itu- dalam bentuk pembatalan cessie dan perintah supaya itu dijadikan modal oleh Bank Bali," ujar Luhut.


 


"Ketika jaksa datang untuk menyita dan dibuat berita acara, sebenarnya ia menyita angin. Menyita sesuatu yang tidak ada. Kesalahan ini yang kemudian diteruskan oleh pengadilan," tambahnya.  Atas dasar itu, menurut Luhut, eksekusi tidak bisa dilakukan.


 


Alasan lain, bukan merupakan kewenangan peradilan pidana untuk menentukan siapa yang berhak atas dana tersebut. Yang berhak untuk menentukan adalah peradilan perdata, dan itu belum pernah dilakukan. Tambahan lagi, menurut Luhut, PT EGP sejak awal sampai ada putusan pengadilan belum sempurna sebagai badan hukum sehingga tidak mempunyai hak dan kewajiban. Karena alasan-alasan tersebut,  menjadi kewajiban kejaksaan untuk memperbaiki putusan itu, alih-alih mengeksekusinya.  


 


Gugatan Perdata


Selain merekomendasikan PK, majelis eksaminasi ICW juga merekomendasikan BPPN sebagai pemagang saham Bank Permata untuk mengajukan gugatan pembatalan cessie dengan dasar bahwa perjanjian cessie tersebut bertentangan dengan causa yang halal dalam pasal 1320 KUHPerdata.


 


Perjanjian cessie dianggap bertentangan dengan Keppres No 26 tahun 1998 karena cessie tidak termasuk dalam jenis transaksi perbankan yang wajib dijalankan. Perjanjian itu juga merupakan perjanjian yang melanggar unsur kepatutan karena tidak jelas prestasi dan kontraprestasi dari PT EGP.


 


Menurut Iskandar Sonhaji, ketua majelis eksaminasi, gugatan perlu diajukan karena sesuai pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang tidak pernah dibatalkan oleh keduabelah pihak mengikat sebagai UU. "Apa yang didalilkan BPPN benar menurut BPPN, tapi kan ada UU lain. Walau BPPN ngotot yang berlaku itu, tapi pihak yang dirugikan tidak mau dong. Itulah kepentingannya kenapa itu harus diuji di pengadilan," ujar Iskandar.


 


Iskandar menyatakan PTUN sebelumnya telah menolak gugatan PT EGP terhadap putusan BPPN yang membatalkan cessie Bank Bali karena menilai hal itu adalah masalah keperdataan, bukan TUN. Karena itu, sebaiknya diajukan gugatan perdata dengan jaksa ikut menggugat sebagai pengacara negara. Karena jika dana itu dibayarkan pada PT EGP, negara mengalami kerugian.


 


Namun, bisa jadi keinginan ICW itu kandas di tengah jalan. Beberapa waktu lalu Kapuspenkum Kejagung Antasari Azhar sudah menentukan sikap lembaganya. "Untuk mengajukan PK harus ada novum. Sampai saat ini Kejaksaan belum melihat adanya novum itu," ujarnya. Jadi, Kejaksaan tidak akan mengajukan PK?

Dalam eksaminasi publik yang dilakukan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) terhadap kasus Joko S Tjandra, ICW merekomendasikan agar presiden Megawati memerintahkan Jaksa Agung untuk melakukan Peninjauan kembali (PK) terhadap kasus itu.

 

Hal yang sama juga dikatakan oleh beberapa praktisi dan pengamat hukum yang hadir dalam diskusi publik hasil eksaminasi perkara Joko S Tjandra "Kontroversi di Balik Peradilan skandal Bank Bali" yang digelar ICW, Selasa (23/09). Antara lain Luhut MP Pangaribuan, Ketua Komisi Ombudsman Nasional Antonius Sujata dan anggota KPKPN, Chairul Imam. Antonius dan Chairul adalah mantan jaksa.    

 

Mereka berpendapat, Kejagung dapat mengajukan PK karena telah ada preseden  tiga perkara dimana Kejagung mengajukan PK. Tiga perkara itu adalah perkara Marsinah, perkara Gandhi Memorial School dan perkara Mochtar Pakpahan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua