Rabu, 22 Oktober 2003

Minat Kaum Perempuan untuk Mendaftar Komisi Pemberantasan Korupsi Rendah

Dari ratusan pendaftar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jumlah kaum perempuan sangat minim. Kenapa demikian?
Nay/Mys






Padahal, dalam pengamatan Tuti, sangat jarang perempuan yang dinyatakan terlibat korupsi.  "Sampai saat ini saya belum pernah mendengar ada perempuan yang diajukan ke pengadilan untuk kasus korupsi, kecuali perkara dua hakim agung perempuan waktu itu. Bukan berarti tidak ada, tapi saya belum mendengar," tuturnya. 


Tabel


Sebagian Perempuan Pendaftar Calon Pimpinan KPK





























Nama


Pekerjaan


Hj Mutmainah Sjahrroni, SH


Pensiunan PNS


Hj Tri Suyantiningsih, PhD


Dosen, psikolog


Ny Siti Warda Tori, SH


Pensiunan jaksa tinggi, konsultan hukum


Dra Noffiani RS


Dirut PT Putri Sekandung Indah


Marlini Siregar


Advokat


Sri Lestari


Lulusan STIE Bhakti Pembangunan


Marsaulina Manurung, SH


Advokat

         Sumber: Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK 

Dalam penilaian Tuti, kecenderungan perempuan untuk melakukan kejahatan, tidak hanya korupsi, memang lebih rendah dari laki-laki. Menurut catatan yang pernah dibuat Tuti, berdasarkan hasil penelitian BPS, pelaku kejahatan yang perempuan hanya sekitar 3%.  Dari 65.000 lebih narapidana di LP, jumlah perempuan sedikit sekali. LP perempuan juga hanya ada di beberapa tempat dan jumlah narapidananya juga kecil. Namun Tuti menyatakan belum pernah menemukan hasil penelitian yang menjelaskan mengapa kecenderungan perempuan untuk melakukan kejahatan rendah.  


Memang, tidak ada bukti kuat bahwa perempuan lebih tahan terhadap godaan korupsi dibanding laki-laki. Tetapi, menurut sosiolog Universitas Indonesia Ida Ruwaida, perempuan cenderung memiliki rasa khawatir dan ketakutan yang lebih besar untuk menyimpang dari pakem yang sudah ada dibanding laki-laki. Ida justeru mengkritisi pemikiran yang menganggap bahwa kaum perempuan tidak akan sanggup melaksanakan investigasi kasus-kasus korupsi. Senada dengan Harkristuti, yang lebih penting menurut Ida adalah memompa semangat kaum perempuan untuk maju. "Mungkin rasa pede-nya yang harus disuntik," ujarnya. 


Bukan perhatian


Selain minim di tingkat pencalonan secara pribadi, lembaga-lembaga yang selama ini banyak menyuarakan nasib perempuan, semisal LBH APIK dan Koalisi  Perempuan, juga tidak mengajukan calon.  


Sekjen Koalisi Perempuan, Nursyahbani Kartjasungkana menyatakan bidang korupsi tidak menjadi perhatian utama kaum perempuan. Dalam realitasnya, bidang ini sangat terkait dengan masalah-masalah politik yang jauh dari dunia perempuan. Apalagi untuk terjun dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan seperti KPK, perempuan mempunyai kendala struktural maupun kultural. Selama ini, perempuan tidak pernah dipersiapkan untuk terlibat dan tidak terekspos untuk masalah-masalah seperti itu, sehingga ada kegamangan juga untuk memasuki dunia itu. Hal yang sama dikatakan sosiolog Ida Ruwaida.  


Jadi, menurut Nursyahbani, rendahnya keterlibatan perempuan menjadi pimpinan KPK merupakan bagian dari rendahnya keterlibatan perempuan dalam bidang politik dan publik seperti di DPR. 


Kurangnya  sosialisasi juga dituding sebagai salah satu penyebab sedikitnya pendaftar perempuan. Kurangnya sosialisasi itu juga, kata Nursyahbani, yang menyebabkan koalisi perempuan tidak mengajukan calon secara resmi. "Saya hanya mengikuti seleksi pimpinan komisi, kalau untuk anggota, saya tidak mendapatkan informasi,"ujarnya kepada hukumonline. 


Minimnya jumlah pendaftar perempuan, menurut Vonny Reynata, Ketua LBH APIK, menjadi suatu indikasi bahwa masalah mengenai korupsi masih dianggap tidak secara langsung menyentuh persoalan-persoalan perempuan. Korupsi tidak terlalu banyak diminati perempuan, walau LBH APIK menganggap pemberantasan korupsi merupakan agenda nasional yang harus digarap secara serius.

Salah seorang Panitia Seleksi calon pimpinan KPK, Harkristuti Harkrisnowo menyayangkan sedikitnya jumlah perempuan yang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Bahkan, ia sampai merasa perlu meminta pada media untuk menghimbau para perempuan agar mendaftar.  

Sayang, hingga masa penutupan terakhir Senin kemarin, jumlah perempuan yang mendaftar tetap minim. Satu hari menjelang penutupan pendaftaran, tercatat kurang dari sepuluh orang perempuan yang mencalonkan diri. 

Harkristuti menduga, rendahnya minat perempuan untuk mendaftar disebabkan masih adanya persepsi dalam masyarakat yang menganggap masalah kejahatan adalah masalah laki-laki. "Kita bisa lihat berapa orang sih kriminolog perempuan,' ujarnya. Ia juga menduga para perempuan mungkin tidak mau repot dan lebih banyak pertimbangan sosialnya.  

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua