Harapan untuk menjadi anggota DPD mewakili Jawa Tengah sirna. Siti Fatimah malah diadili dengan menggunakan Undang-Undang No. 12/2003 mengenai Pemilu. Ia mulai disidang dengan tuduhan melakukan perbuatan curang dengan cara menyesatkan, memaksa dan menjanjikan sesuatu agar orang tersebut memberi dukungan kepadanya sebagai calon anggota DPD. Padahal terungkap kemudian nama-nama yang dia pakai sebagai bukti pencalonan, justeru tidak merasa memberikan dukungan. Siti Fatimah dijerat dengan pasal 137 ayat (6) Undang-Undang Pemilu.
Info Hukum