Rabu, 03 March 2004

Jaksa Anggap Keberatan Terdakwa Kasus BRI Mengada-ada

Jaksa tetap yakin bahwa terdakwa Agus Riyanto telah menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan negara Rp10 miliar.
Mys











 


Agus dipersalahkan karena bersama-sama dengan Rudi Kartolo dan Hartono –masih dalam penyidikan—dibantu Ferdinand Dumais melakukan serangkaian perbuatan korupsi. Caranya, terdakwa memerintahkan untuk mentransfer dana sebesar Rp10 miliar dari BRI Tanah Abang ke rekening PT Delta Makmur Ekspressindo (DME) milik Rudi dan Hartono. Telah terjadi pemindahbukuan palsu seolah-olah atas permintaan nasabah, jelas jaksa Payaman, usai persidangan.


 


Ironisnya, dana yang dipindahbukukan itu adalah milik nasabah DP4 yang sengaja ditempatkan sebagai deposito. Pengalihan dana deposito ke rekening DME tidak atas persetujuan DP4.


 


Belum ditangguhkan


Usai persidangan, Payaman menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi atau surat tentang permohonan penangguhan penahanan terdakwa Agus Riyanto, baik dari terdakwa, pengacara atau anggota keluarganya. Oleh karena itu terdakwa masih tetap berada dalam tahanan. Sepengetahuan saya, belum ada permohonan penangguhan, katanya.


 


Hal ini tentu saja berbeda dengan apa yang dialami Asep Tarwan, mantan Kepala Cabang Pembantu BRI Surya Kencana. Meskipun majelis hakim menangguhkan penahanannya pekan lalu, Kejaksaan Agung tidak bersedia melepas Asep dari tahanan. Alasannya, penangguhan penahanan itu dinilai mengandung keanehan dan kelemahan.

Agus Riyanto hanya bisa tertunduk lesu. Mantan Kepala Cabang Pembantu BRI Tanah Abang itu duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (3/03) kemarin. Ia mendengarkan dan menyimak secara seksama tanggapan yang dibacakan jaksa Payaman. Pada hari yang sama disidangkan perkara pembobolan BRI Atrium Senen atas nama terdakwa Deden Gumilar, namun saksi yang seyogianya memberikan keterangan tidak datang. Sehingga, majelis hakim pimpinan Suharto terpaksa menunda sidang hingga 9 Maret mendatang.

 

Dalam tanggapannya, jaksa Payaman menyatakan bahwa dakwaan yang telah ia susun dan bacakan pada persidangan pekan lalu sudah lengkap, jelas dan mengurai unsur-unsur dakwaan. Dakwaan sudah kami susun sesuai ketentuan KUHAP, ujar jaksa dari Kejati DKI Jakarta itu.

 

Sebaliknya, nota keberatan yang disampaikan terdakwalah yang mengada-ada dan tidak berdasar. Nota keberatan dimaksud adalah keberatan yang disampaikan pengacara terdakwa, Ozah Imanuel, pada persidangan pekan lalu, yang menyebut dakwaan jaksa kabur, tidak cermat dan tidak jelas. Buktinya, Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) tidak pernah melaporkan atau mengajukan tuntutan atas adanya transfer dana.

 

Namun, jaksa menilai nota keberatan terdakwa sudah masuk ke materi perkara. Oleh karena itu, jaksa meminta majelis hakim pimpinan Dimyati menyatakan nota keberatan terdakwa tidak dapat diterima. Jaksa Payaman tetap pada keyakinannya bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dan menyalahgunakan jabatan sebagai Kepala Cabang Pembantu BRI Tanah Abang. Tuduhan yang sama dialamatkan kepada dua pimpinan cabang BRI yang disidang terpisah, yaitu Deden Gumilar (BRI Atrium Senen) dan Asep Tarwan (BRI Surya Kencana Bogor).

 

Dalam dakwaan jaksa pekan lalu, Agus dipersalahkan melanggar Undang-Undang No. 31/1999 jo Undang-Undang No. 20/2001 tentang tindak pidana korupsi. Ancaman seumur hidup atau penjara bisa dikenakan kepada terdakwa.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua