Kamis, 04 Maret 2004

Perubahan UU No.5/1986: Jurusita PTUN Hanya Mengeksekusi Uang Paksa

Ketua Badan Legislasi DPR, Zain Badjeber, menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak memerlukan eksekusi oleh juru sita. Tugas juru sita adalah mengeksekusi uang paksa yang harus dibayar jika tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Nay
Seperti diberitakan hukumonline (2/3), RUU tentang Perubahan UU No 5 Tahun 1986 tentang PTUN, pasal 39 A  menyebutkan bahwa pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya Jurusita. Namun, dalam RUU itu tidak dijelaskan tugas dan kewenangan juru sita di PTUN.

Menurut Zain, putusan PTUN -yang berupa pembatalan keputusan Tata Usaha Negara atau penerbitan putusan Tata Usaha Negara-- tidak dapat dieksekusi oleh juru sita. Pejabat Tata Usaha Negara yang digugatlah yang harus mengeksekusi putusan PTUN tersebut. "Karena tidak mungkin juru sita akan tandatangani penghapusan suatu SK," cetus Zain.

Karena itu, menurutnya, fungsi juru sita adalah melakukan eksekusi terhadap pembayaran uang paksa oleh pejabat yang tidak melaksanakan putusan PTUN.  Pasal 116 RUU tentang Perubahan UU PTUN menyatakan bahwa jika tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif.

Pasal itu juga mengatur bahwa pejabat yang tidak melaksanakan putusan PTUN akan dimumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera.

Serahkan ke MA

Mengenai proses pelaksanaan eksekusi pembayaran uang paksa, Zain mengatakan, tata caranya mengacu pada eksekusi kasus perdata yang ada selama ini. Ia berpendapat, karena juru sita PTUN hanya mengeksekusi pembayaran uang paksa, maka tidak perlu ada aturan khusus mengenai juru sita. "Tidak perlu diatur khusus. Malah dalam UU disebutkan bisa dirangkap oleh panitera pengganti. Tidak lantas seluruh PTUN mempunyai juru sita," ujar Zain.

Namun, lanjutnya, jika Mahkamah Agung merasa RUU yang telah disetujui DPR itu kurang mengatur mengenai juru sita, Zain mempersilahkan lembaga tersebut untuk membuat aturan pelaksanaannya. Sepanjang menyangkut hukum acara, MA berwenang untuk mengaturnya dalam Perma.

Tapi, Zain mengingatkan bahwa saat penyusunan RUU tersebut, DPR telah mengadakan dengar pendapat dengan Ketua Muda bidang TUN MA. "Beliau menyetujui rumusan-rumusan itu. Kalau beliau bilang perlu tambah ini, tambah ini, dan relevan akan kita dengar, tapi beliau sendiri merasa cukup dengan itu," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua MA, Bagir Manan mempertanyakan pelaksanaan tugas juru sita PTUN. Pasalnya, RUU tidak mengatur soal itu. "Dikatakan adanya juru sita, tapi bagaimana ia bekerja belum diatur (dalam RUU),"ujarnya.

Karena itu, menurut Bagir, MA akan memikirkan apakah perlu dibuat Peraturan oleh MA untuk mengatur pelaksanaan ketentuan Undang-undang tersebut.

Perlu Pengaturan Tugas Imperatif Jurusita.
 - Junawan Ompusunggu, SH
04.03.04 11:11
Bahwa dengan UU atauran yg tertulis jelas saja tidak dipatuhi apalagi bila tidak tertulis tugas juru sita, bisa-bisa "sang pejabat" akan semakin leluasa & sewenang wenang. Buatkan saja pasal tugas jurusita akan menyerahkan "isi putusan yang di putus oleh PTUN untuk dijadikan SK formal dalam bentuk SK". Jadi dalam putusan PTUN sudah ada bunyi resmi SK yang akan dieksekusi. Jika DPR tidak setuju akan penulisan SK Resmi oleh juru sita maka DPR bagian dari pembodohan masyarakat. Kalau hanya eksekusi uang paksa, bisa saja digugat di Pengadilan Negeri bahwa pejabat dan juru sita telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mengeluarkan atau memperbaiki SK pejabat tsb. Terimakasih, Junawan Ompusunggu,SH JOS Law Firm, Gedung ILKP Lt 2 Jln KS Tubun 14 Petamburan Jakarta Pusat 10260.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua