Kamis, 04 March 2004

Yusril: Tidak Ada Kewajiban untuk Mengangkat Notaris Baru

Ribuan lulusan program notariat kini resah. Pasalnya, sudah lebih dari satu tahun ini tidak ada kejelasan dari Departemen Kehakiman dan HAM soal pengangkatan untuk para notaris baru.
Tri/Amr


Bahkan, seorang lulusan notaris bernama Puspa yang lulus program nott UI tahun 2002 mengaku bingung. "Sudah banyak dana keluar. Tetapi sampai saat ini belum juga ada kejelasan dari Departemen Kehakiman dan HAM kapan pengangkatan notaris baru," ujarnya ketika dihubungi (3/3).



Selain itu, Yusril juga mempertanyakan profesi notaris yang berstatus pejabat negara, yang selalu menggunakan lambang-lambang dan simbol negara, tetapi tidak digaji dan dididik oleh negara. "Selama ini mereka dididik oleh pendidikan umum, yang setiap tahun meluluskan ribuan calon notaris," papar Yusril.


Tidak bisa menolak


Berbeda dengan Yusril, Abdul Bari Azed, Sekretaris Badan Kerja sama Pengelola Penyelenggara Kenotariatan mengatakan bahwa sudah sewajarnya Depkeh dan HAM mengangkat para lulusan pendidikan notariat. "Ini sudah konsekuensi logis," ujarnya.


Bari Azed mengungkapkan, sudah sejak tahun 2000 pendidikan notaris di UI sudah berubah menjadi pendidikan Magister Kenotariatan. Ia menambahkan, berdasarkan minat, hampir delapan puluh persen lulusannya (Magister Kenotariatan, red) ingin menjadi seorang notaris.


Ketika ditanya soal kemungkinan adanya penutupan sementara pendidikan notaris mengingat jumlah notaris yang sudah penuh, Bari Azed mengemukakan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan. Pasalnya, menurut Bari, Azed kami tidak bisa menolak para calon mahasiswa yang akan belajar.


Dekan Fakultas Hukum UI ini juga mengkritik Yusril yang mengatakan bahwa notaris adalah pejabat negara. Menurut dia, notaris adalah jabatan umum. "Tetapi kami akan mengkaji kembali masalah antara penyelenggara dalam hal ini Depkeh dan HAM dan para notaris itu sendiri," ucapnya.


Selain sulitnya mendapatkan izin pengangkatan notaris, pengajuan permohonan pengangkatan notaris, disinyalir juga menjadi lahan basah para pejabat Depkeh HAM. Menurut penuturan sumber hukumonline, setiap para permohonan untuk menjadi calon notaris selalu dikenakan ‘biaya siluman' oleh Depkeh HAM yang besarnya bervariasi.   

ariahukumonline

Ia sendiri mengaku baru mendapat informasi dari Depkeh dan HAM bahwa untuk 2004, Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra telah mengeluarkan surat keputusan yang menutup formasi notaris baru untuk wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek). Dalam keputusan tersebut, dikatakan bahwa penutupan formasi untuk Jabotabek diakibatkan karena jumlah notaris di daerah tersebut sudah penuh.

Yusril sendiri ketika rapat kerja dengan komisi II DPR (3/3) membenarkan soal penuhnya formasi bagi jabatan notaris. Bahkan, Yusril menuding kampus-kampus yang membuka program pendidikan notaris tidak pernah memperdulikan soal kebutuhan masyarakat atas jabatan notaris, tetapi lebih mementingkan segi komersialnya saja.

"Kami yang lebih tahu soal kebutuhan notaris di daerah-daerah," cetus Yusril. Kalau mereka (para calon notaris) berbondong-bondong minta diangkat, Yusril mengatakan bahwa pihaknya tidak mempunyai kewajiban untuk mengangkat mereka sebagai notaris.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua