Kendatipun demikian, KPK tengah mempelajari dokumen-dokumen yang mereka peroleh sehubungan dengan cessie ini. Bila ada indikasi yang menghasilkan bukti permulaan, lanjut Erry, KPK tidak akan berdiam diri.
Ia juga menepis anggapan bahwa sikap KPK mengenai cessie -yang diambil hanya beberapa jam setelah bertemu dengan jajaran Bank permata--terlalu prematur. "Karena penjelasan dari mereka (Bank Permata, red) terlalu jelas. Sedemikian jelasnya sehingga demikian mudah kita bisa mengatakan seperti itu," ucap Erry.
Direncanakan, hari ini jajaran Bank Permata akan menemui pihak Kejaksaan Agung untuk menjelaskan masalah cessie ini.
Demikian disampaikan oleh Erry Riyana Hardjapamekas, saat memaparkan kesimpulan KPK terhadap hasil pertemuan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan jajaran direksi dan komisaris Bank Permata (8/03). Menurut wakil ketua KPK ini, minggu lalu pihaknya telah menerima pengaduan dari komisaris dan kuasa hukum Bank Permata (hasil merger Bank Bali, red) mengenai rencana kejaksaan yang dikabarkan akan mengeksekusi cessie senilai Rp546 miliar. Selanjutnya, kemarin (8/03), diadakan pertemuan antara KPK dan Bank Permata.
"Kami sependapat dengan pandangan mereka setelah mempelajari dokumen-dokumen yang ada bahwa cessie batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat cessie sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kemudian, cessie itu telah dibatalkan oleh BPPN sebagai otoritas yang diberi kekuasaan. Oleh karena itu eksekusinya menjadi mustahil," ujar Erry kepada hukumonline.
Lebih jauh, ia mengatakan, posisi KPK di persoalan cessie ini adalah sebagai lembaga yang harus menampung pengaduan dari siapapun mengenai berbagai hal yang terindikasi korupsi. Erry membenarkan bahwa memang ada indikasi korupsi di cessie ini. "Saya kira kalau dirangkai-rangkai indikasinya jelas sekali. Bagaimana mungkin kontraprestasi dari sebuah prestasi yang tidak begitu signifikan tapi besarnya luar biasa," paparnya.