Kamis, 11 March 2004

Putusan MA Makin Mempersulit Kejaksaan Eksekusi Dana Cessie Bank Bali

Kejaksaan sama saja bunuh diri bila memaksakan eksekusi dana cessie Bank Bali. Pasalnya, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi yang menyatakan PT Era Giat Prima bukanlah pemilik dana Rp546 miliar.
Leo









 


Mengenai perkara perdata yang diputus MA itu, Luhut menambahkan, berawal dari bulan Juli 1999 ketika uang cessie sebesar Rp546 miliar masuk ke escrow account Bank Bali. EGP menggugat Bank Indonesia dan Bank Bali atas dasar wanprestasi mengingat dalam perjanjian ada klausul bebas dari gangguan. Nyatanya, lanjut Luhut, soal cessie ini malah diributkan sehingga EGP menuduh Bank Indonesia dan Bank Bali wanprestasi. EGP minta agar kedua tergugat membayar ganti rugi dan meminta dana di escrow account dikembalikan ke mereka.


 


Perkara perdata


 


Lebih jauh Luhut mengemukakan, putusan PN Jaksel yang mengatakan barang bukti escrow account dikembalikan ke EGP menjadi tidak bernilai secara hukum. Pasalnya, dalam putusan perdata EGP minta diadili supaya dinyatakan sebagai pemilik dari escrow account. Sementara, menurut Luhut, hakim perdata mengatakan tidak dan menolak permohonan EGP.


 


Kalau sengketa kepemilikan kan menjadi kewenangan hakim perdata bukan pidana. Karena itu sebenarnya hakim pidana kasus Joko Tjandra memutus terlalu jauh dengan ikut menentukan status kepemilikan perdata, ujar Luhut.


 


Seandainya kejaksaan berkeras untuk tetap melaksanakan eksekusi, Luhut menilai, itu sama artinya dengan bunuh diri. Apa yang mau dieksekusi,  barangnya nggak ada secara hukum karena sudah dibatalkan BPPN dan diperintahkan menjadi modal, cetusnya.

Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi BPPN terhadap PT Era Giat Prima (EGP) dinilai makin mengukuhkan asumsi bahwa rencana kejaksaan mengeksekusi dana cessie Bank Bali yang ada di Bank Permata menjadi tidak memiliki dasar hukum. Demikian pendapat kuasa hukum Bank Permata Luhut MP Pangaribuan saat mengomentari putusan Mahkamah Agung yang diucapkan Senin (8/03) lalu.

 

Sebelumnya, menurut Bagir Manan yang menjadi ketua majelis perkara ini, putusan kasasi perdata ini berkaitan dengan putusan kasasi tata usaha negara (TUN) MA yang menyatakan bahwa keputusan BPPN untuk membatalkan perjanjian cessie dengan PT EGP sah dan dibenarkan. Putusan kasasi atas perkara TUN itu memperkuat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tanggal 4 Maret 2002

 

"Uang yang diminta itu adalah uang yang dititipkan. Uang itu diperintahkan untuk dikembalikan karena terpidananya bebas. Lalu timbul pertanyaan, apakah uang tersebut harus dikembalikan atau tidak? Dengan timbulnya pertanyaan itu maka timbul perkara perdata ini. Kira-kira begitu konstruksi berpikirnya," kata Bagir sebagaimana dikutip dari Kompas (10/03).

 

Langkah kejaksaan untuk tetap mengeksekusi dana cessie Bank Bali, dinilai Luhut akan semakin sulit dengan adanya putusan kasasi MA ini. Amar putusan Joko Tjandra tidak boleh lagi dia (kejaksaan, red) sebut telah berkekuatan hukum tetap. Berkekuatan hukum tetap artinya tidak ada lagi keragu-raguan, tidak ada lagi upaya hukum, dan berharga. Sekarang menjadi tidak berharga karena MA sudah mengatakan bahwa mereka (EGP) bukan pemilik, papar Luhut

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua