Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 4 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK, Rabu (28/10). Pada persidangan kali ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah MK produk Perppu diuji materil. Hal itu ditegaskan Mangapul Silalahi, salah satu pemohon yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Pengawal Konstitusi (PAIP Konstitusi) usai sidang pemeriksaan pendahuluan. “Yang perlu digarisbawahi adalah, inilah sejarah pertama kali Perppu digugat ke MK. Hal ini dikatakan juga oleh Ketua Panel Pak Akil Mochtar,” kata Mangapul.
Dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan ini, kata Mangapul, hanya memeriksa syarat formil permohonan terkait perbaikan permohonan, kewenangan MK, dan legal standing pemohon. “Tadi persidangan hanya berkisar soal itu,” kata Mangapul.
Saat persidangan, Ketua Panel Akil Mochtar menyarankan kepada pemohon untuk mempertajam materi permohonannya. Selanjutnya pihaknya diberikan waktu selama 14 hari. “Sebelum 14 hari, mungkin minggu depan kami sudah mengajukan perbaikan permohonan,” ujar Mangapul.
Menurutnya permohonannya itu disarankan agar mengarah pada substansi, bukan prosedur terbitnya Perppu itu. Sebab, hal yang dipersoalkan adalah "hal ikhwal keadaan memaksa" yang merupakan domain presiden. “Hal ikhwal yang memaksa ini yang kita pertanyakan,” katanya.
Ia menjelaskan, Presiden menerbitkan Perppu itu dengan alasan terjadi kekosongan pimpinan KPK. “Padahal mulai dari lima pimpinan KPK, terus empat (minus Antasari Azhar) hingga tinggal dua pimpinan KPK (setelah Bibit dan Chandra dinonaktifkan), kinerja KPK tetap berjalan. Artinya tidak ada kekosongan di KPK karena masih ada dua pimpinan,” dalihnya.
Selain itu, kata Mangapul, di lembaga KPK itu terstruktur secara sistematis masing-masing bidang tugasnya. “Kerja setiap Deputi bidang ditambah tiap penasehat.”