Jumat, 30 October 2009

Eksekusi dan Dwangsom, Masalah yang Tetap Krusial di PTUN

Penerapan dwangsom dan sanksi administratif tidak menjamin kepatuhan pejabat tata usaha negara terhadap putusan pengadilan.Apalagi aturan pembayaran dwangsom belum jelas.
M-7/Mys

Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung 2009 belum lama berakhir. Banyak permasalahan hukum mengemuka dalam Rakernas di Palembang, Sumatera Selatan itu. Sejumlah pengadilan mengajukan pertanyaan yang selama ini menjadi belum jelas hukumnya atau masih menjadi teka teki bagi hakim. Salah satunya adalah mengenai dwangsom atau uang paksa. Pertanyaan ini antara lain diajukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan dan PTUN Surabaya.

 

Lantaran belum ada pijakan hukum yang jelas, PT TUN Medan merasa perlu menyarankan kepada penggugat untuk menghapus atau menghilangkan petitum uang paksa dalam gugatan. Toh, hakim TUN di Medan tetap mengajukan pertanyaan: apakah solusinya jika penggugat tetap memasukkan dwangsom dalam gugatan?

 

Eksekusi, khususnya perihal dwangsom, sebenarnya sudah lama menjadi masalah di lingkungan peradilan tata usaha negara. Itu sebabnya, banyak orang berharap DPR segera memberikan solusi ketika membahas RUU Peradilan Tata Usaha Negara. Pada akhir September lalu, RUU PTUN disetujui DPR untuk disahkan bersamaan dengan paket RUU bidang peradilan seperti RUU Peradilan Agama, RUU Peradilan Umum, dan RUU Kekuasaan Kehakiman.

 

Namun, ternyata RUU PTUN tak juga memberikan jawaban detil atas persoalan dwangsom. Pasal 116 ayat (7) RUU ini menyatakan ketentuan mengenai uang paksa dan tata cara pelaksanaan pembayarannya dkan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Hingga sekarang, peraturan dimaksud belum ada, meskipun para pencari keadilan dan hakim berharap ada payung hukum yang jelas. “Hakim terpaksa menggunakan penilaian berdasarkan kelayakan dan kepantasan,” ujar seorang hakim agung kepada hukumonline.

 

Sudah menjadi asumsi umum bahwa banyak pejabat TUN yang tidak mematuhi putusan pengadilan. Disertasi Supandi, kini Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan pada Mahkamah Agung, setidaknya mengukuhkan asumsi tersebut. Eksekusi putusan PTUN seolah menjadi macan ompong, yang hanya bergigi di atas kertas.

 

Bambang Edy Sutanto, hakim sekaligus Humas PT TUN Jakarta mengatakan sejatinya ketua pengadilan memiliki andil besar untuk mengawasi eksekusi putusan di wilayah hukumnya. Seorang ketua pengadilan (PTUN) harus meminta penjelasan kepada pejabat TUN yang tidak atau enggan melaksanakan putusan. Termasuk menanyakan alasan-alasan dan hambatan yang mendera pejabat TUN sebagai tergugat.

 

Tahapan-tahapan

Berbeda dengan perkara pidana dimana eksekutornya jaksa, eksekusi putusan PTUN nyaris tidak bisa dilaksanakan secara langsung kecuali tergugat secara sukarela mematuhi. Ada tahapan-tahapan yang bisa dijalani jika pejabat TUN tak melaksanakan putusan secara sukarela.

 

Pertama, apabila setelah 60 hari kerja putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diterima, tapi tergugat tidak melaksanakan, maka keputusan TUN yang disengketakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

 

Tahap kedua, kalau putusan itu tetap tidak dilaksanakan dalam waktu 90 hari kemudian, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan. Ketiga, kalau pejabat TUN tetap membandel, maka terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan uang paksa berupa pembayaran sejumlah uang dan/atau sanksi administratif. Ini berarti, sanksi dwangsom bisa dijatuhkan bersama-sama dengan sanksi administratif. Yang tidak jelas di sini adalah bagaimana mekanisme penjatuhkan dwangsom tersebut dan apa ukuran nilainya. Menurut Chudry Sitompul, akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, uang paksa tidak dibebankan kepada oknum pejabat TUN, melainkan kepada anggaran institusinya. Sebab, yang digugat adalah badan pejabat TUN, bukan orangnya secara pribadi.

 

Tahapan berikutnya, kalau uang paksa juga tak mempan, pejabat TUN tersebut diumumkan di media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan uang paksa atau sanksi administratif. Rumusan ini pun bukan tanpa masalah. Siapa yang akan membayar iklan di media cetak tersebut?

 

Selain itu, ketua pengadilan bisa mengajukan pejabat TUN tersebut kepada Presiden dan DPR dalam rangka fungsi pengawasan.  Tahapan-tahapan inilah yang dimuat dalam wet PTUN yang baru.

 

Perlu diketahui, masih menurut Chudry, terkadang pejabat TUN tersebut bukan tidak mau membayar dwangsom atau enggan melaksanakan putusan pengadilan. Adakalnya pejabat TUN terbentur pada aturan yang di atasnya atau karena ada peraturan lain yang belum sesuai. Chaerul mencontohkan misalnya dalam kasus pajak, dimana pejabat tersebut harus membatalkan pembayar pajak yang dibebankan kepada penggugat. Jika kantor pajak tersebut melaksanakan putusan pengadilan, bagaimana dengan pembayaran pajak kelak.

 

Berdasarkan informasi yang diperoleh hukumonline, Mahkamah Agung sudah pernah mengabulkan gugatan dwangsom. Terkait dengan pertanyaan dari PTUN Surabaya dan PT TUN Medan, MA meminta para hakim merujuk pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Dalam Buku Pedoman ini MA menyatakan bahwa permintaan dwangsom bisa diajukan bersama-sama dengan gugatan. Kalau hakim mengabulkan gugatan, maka pengenaan pembayaran uang paksa sebaiknya diuraikan dalam pertimbangan hukum bersama-sama dengan pokok perkara.

 

Terkait belum adanya peraturan pelaksana, maka hakim bisa menggunakan analogi dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara.

 

Ketidakjelasan aturan tersebut diakui Arifin Marpaung, hakim TUN tingkat banding, sebagai salah satu penyebab hakim agak ragu menerapkan uang paksa. Kini, RUU PTUN sudah mendorong agar aturan tentang dwangsom itu dibuat. Bolanya ada di tangan Pemerintah.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua