Kamis, 12 November 2009

Gugatan Uang Pelayanan Jasa Karyawan Hotel Mulia Kandas

Hakim tak menerima gugatan karyawan karena mencampuradukkan perselisihan hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan PHK.
ASh

Harapan Ahmad Baihaqi -karyawan Hotel Mulia- untuk mendapatkan hak atas uang service, pupus sudah. Kamis (12/11), majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta pimpinan Sapawi mengabulkan eksepsi PT Mulia Intan Lestari, pengelola Hotel Mulia lantaran gugatan Ahmad Baihaqi dianggap kabur.

 

Seperti diketahui, awal Oktober lalu, Ahmad Baihaqi mengajukan gugatan perselisihan kepentingan menuntut uang service (uang jasa layanan). Pasalnya, dalam Perjanjian Kerja Bersama Hotel Mulia (PKB 2006-2008) ada ketentuan bahwa perusahaan wajib membayar upah proses dan uang service. Dalam jawabannya, perusahaan mengajukan eksepsi yang salah satunya gugatan Ahmad Baihaqi dianggap kabur (obscuur libel).

 

Gugatan itu merupakan satu rangkaian kasus gugatan PHK perusahaan yang dialamatkan kepada Ahmad Baihaqi lantaran beberapa kali melakukan pelanggaran diantaranya tak masuk kerja di saat tamu hotel sedang penuh. Sebelumnya Baihaqi sudah pernah diberikan surat peringatan (SP) hingga tiga kali.

 

Dalam pertimbangannya, majelis menguraikan fakta bahwa penggugat mengajukan gugatan perselisihan kepentingan yakni terkait uang service. Gugatan itu mendasarkan pada PKB Hotel Mulia yang mewajibkan perusahaan memberi uang service kepada karyawannya.

 

Namun demikian, terbukti dalam uraian posita gugatan penggugat yang menyebutkan adanya perbedaan pendapat yang menimbulkan perselisihan kepentingan. Akan tetapi, di sisi lain dalam posita pun diuraikan adanya perselisihan PHK dimana Ahmad Baihaqi menolak untuk di-PHK. Menurut majelis, tuntutan penggugat atas uang service termasuk jenis perselisihan hak, bukan perselisihan kepentingan.   

 

Dari uraian itu, majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat kabur atau obscuur. Kekaburan itu mengandung arti apa sebenarnya yang akan digugat, apakah perselisihan kepentingan, perselisiha hak, atau perselisihan PHK. Sebab, jika dilihat dari posita (uraian gugatan) dan petitum (tuntutan) mengandung gugatan yang kabur. “Karenanya, cukup beralasan jika eksepsi tergugat (Hotel Mulia) dikabulkan,” simpulnya.

 

Oleh karena gugatan dianggap kabur, majelis bependapat bahwa hal-hal yang menyangkut pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun, lantaran pihak perusahaan mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) menyangkut PHK, majelis akhirnya tetap mempertimbangkan pokok perkaranya.

 

Di-PHK

Dalam pokok perkara, majelis menilai bahwa Ahmad Baihaqi telah terbukti melakukan beberapa  kali pelanggaran tata tertib kerja diantaranya menolak perintah atasan dan tak masuk kerja. Namun, saat surat peringatan kedua (SP-3) dijatuhkan pada 2 September 2008 karena tak masuk kerja, Ahmad Baihaqi kembali melanggar tata tertib sebelum batas waktu berakhirnya SP-3. Majelis berpendapat bahwa PHK yang dilakukan Hotel Mulia telah memenuhi prosedur yang diatur Pasal 161 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.   

 

Meski demikian, lanjut majelis, merujuk Pasal 161 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, Ahmad Baihaqi tetap memperoleh uang pesangon sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 UU yang sama.  Merujuk pada ketentuan itu, majelis menetapkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, termasuk upah proses selama 6 bulan yang totalnya sebesar Rp26,8 juta. 

 

Aneh

Menanggapi putusan, kuasa hukum Ahmad Baihaqi, Odie Hudiyanto mengatakan putusan ini aneh. Sebab, SP-1 yang dikeluarkan perusahaan, tak didukung bukti lain. “Ada foto, misalnya, ada komplain dari tamu jika ada pekerjaan yang belum selesai,” kata Odie.                             

 

Sementara tentang SP-3, saat kesaksian Johnny diketahui bahwa alasan Ahmad Baihaqi tak masuk kerja karena musibah kecelakaan motor. Baihaqi sudah memberitahukan kepada Joni  (karyawan Hotel), dan Joni juga telah menyampaikan ke atasan langsung. “Kemudian didukung bukti Ahmad Baihaqi tidak dipotong upahnya, sebab ada aturan dalam PKB jika karyawan tak masuk tanpa izin, maka upahnya akan dipotong, tetapi ini tidak dipertimbangkan hakim,” katanya.

 

Untuk itu, pihaknya akan mengajukan gugatan baru ke PHI soal PHK. “Kita akan memperbaiki gugatan kita sebelumnya dan kita akan memasukan pasal-pasal surat peringatan. Sebab, syarat sahnya SP menurut PKB harus ditembuskan kepada pengurus serikat pekerja,” tandasnya.       

 

aturan uang service
 - Gunawan
23.01.10 09:53
Salam Apakah ada yang mempunyai aturan uang service pada usaha hotel, restoran dan usaha pariwisata lainnya diperlukan bagi pekerja sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perekonomian No. 706 tahun 1956 ? Salam [email protected] Denpasar Bali
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua