Rabu, 18 November 2009

KPPU Batalkan Perjanjian Fee Penjualan Tiket Pesawat oleh 11 Travel Agent

Salah satu majelis komisi melakukan dissenting opinion.
M-7

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membatalkan perjanjian besaran komisi (fee) untuk sub agen terkait penjualan tiket pesawat kepada 11 pelaku usaha di bidang jasa biro perjalanan. Sanksi ini terkait pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal itu mengatur tentang penetapan harga. Menurut majelis komisi, kesebelas pelaku usaha itu terbukti melakukan pengaturan komisi penjualan tiket penerbangan oleh agen kepada sub agen di Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Telah terjadi pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5/1999 serta memerintahkan  pembatalan perjanjian.” Demikian inti putusan perkara No. 10/KPPU-L/2009 yang dibacakan secara bergantian oleh Tresna P. Soemardi (ketua), Ahmad Ramadhan Siregar dan Sukarmi (masing-masing anggota).

 

Kesebelas terlapor itu adalah PT Alam Multi Nasional (terlapor II), PT A&T Holidays (terlapor III), PT Bidy Tour (terlapor IV), PT Citra Mulia Antar Nusa (terlapor V), PT Gady Angkasa Nusa (terlapor VI), PT Jasa Wisata (terlapor VII), PT Lombok Karya Wisata (terlapor VIII), PT Luana Jaya (terlapor IX), PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi (terlapor X), PT Sindo Surya Cemerlang Asri (terlapor XI) dan CV Global Enterpreneur (terlapor XII). Sedangkan terlapor I Asosiasi Agen Ticketing (ASATIN) tidak terbukti melakukan penetapan harga.

 

Dalam pertimbangannya majelis komisi menilai perjanjian penetapan fee ini dapat dipersamakan dengan perjanjian penetapan harga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). Dari Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL), ditemukan fakta bahwa telah terjadi kesepakakan penentuan besaran fee. Hal ini juga diakui oleh terlapor, dimana memang benar ada kesepakatan antara ASATIN dengan para terlapor lainnya dalam hal penetapan besaran komisi dari agen ke sub agen.

 

Namun, para terlapor keberatan dengan tim pemeriksa lanjutan KPPU jika tindakan tersebut dianggap sebagai kartel. Berbeda halnya dengan terlapor, majelis komisi malah sependapat dengan tim pemeriksa. Menurut majelis, yang disebut kartel adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam industri yang oligopolistik yang disepakati oleh anggotanya, namun tidak tercatat sebagai total produksi, pangsa pasar, harga, alokasi konsumen, pembagian wilayah.

 

Dengan pemahaman tersebut, majelis komisi sependapat dengan tim pemeriksan lanjutan bahwa, penetapan harga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 adalah kartel. Hal ini juga semakin diyakini setelah membaca hasil pemeriksaan serta melihat perilaku para pelaku usaha lainnya terkait dengan kesepakatan-kesepakatan besaran komisi.

 

Dalam pembelaannya para terlapor menilai perjanjian pemberian komisi ini tidak dapat digolongkan sebagai penetapan harga, tetapi merupakan hak mutlak agen yang diperoleh dari perusahaan penerbangan kemudian disisihkan sebagian untuk diberikan kepada sub agen sebagai imbalan atas penjualan tiket.

 

Selain itu, Terlapor VIII dan Terlapor X, membantah kepakatan pemberian fee tersebut dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Keduanya meminta, agar dilakukan penelitian apa benar dampak tersebut dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

 

Namun menurut majelis komisi, Pasal 5 ayat (1) ini adalah termaksuk dalam pendekatan per se ilegal, dimana tidak ada pesyaratan pembuktian adanya dampak yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga majelis berpendapat untuk pelanggaran pasal ini tidak perlu dibuktikan adanya kerugian.

 

Pendapat Berbeda

Sebelum memutus perkara ini, ternyata salah satu majelis komisi, Sukarmi mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion) bahwa kesepakatan penentuan besaran fee bukan merupakan kesepakatan harga, sebagaimana yang diatur Pasal 5 ayat (1). ''Yang terjadi adalah kesepakatan pemberian fee,” tutur Sukarmi saat membacakan putusan.


Sukarmi juga tidak sepakat dengan kesimpulan dari tim pemeriksa bahwa ada bukti yang kuat telah terjadi pelanggaran Pasal 5 ayat (1) dengan adanya kartel komisi tiket ini. Dalam pertimbangannya, Sukarmi berpendapat bahwa perjanjian agen dan sub agen adalah perjanjian keagenan. Dalam praktek agen dan sub agen bekerja menjual tiket, untuk mendapatkan komisi. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pemberian kuasa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdata. ”Ini diperbolehkan dengan dasar pasal tersebut,” ujar Sukarmi.

 

Ketika dimintai tanggapannya, Muchtar, Legal Manager PT Aerowisata International yang masih ada afiliasi dengan PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi (terlapor X), menilai bahwa pernyataan majelis komisi Sukarmi benar adanya. ”Pembelaan Ibu tadi (Sukarmi, red) adalah yang adil, komisi itu beda dengan harga,” kata Muchtar.

 

Menurut Mochatar, sebetulnya dalam bisnis pemberian komisi adalah hal yang alamiah. ”Kita batalkan saja perjanjian komisi itu. Tapi secara alamiah pemberian komisi memang ada,” tuturnya sambil tertawa.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua