Kamis, 19 November 2009

RS Puri Medika Pecat Karyawannya yang Tertidur Saat Kerja

Perusahaan menolak untuk memberi pesangon sesuai anjuran mediator karena mengganggap PHK sudah sesuai prosedur, sementara pihak karyawan sebaliknya.
ASh
RS Puri Medika dan seorang perawatnya berseteru di PHI Jakarta. Foto: Sgp

Gara-gara tertidur saat jam kerja, seorang karyawan Rumah Sakit (RS) Puri Medika dipecat. Hal itu menimpa Freddy Situmeang, seorang perawat RS yang terletak di bilangan Tanjung Priok itu. Baik pihak RS maupun karyawan, keduanya saling menggugat di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Jakarta, Kamis (19/11).

 

Dalam gugatannya, pihak RS Puri Medika - dengan nama PT EI Shaddai Anugerah Abadi - tak terima atas anjuran mediator Disnakertrans DKI Jakarta tertanggal 31 Agustus 2009. Anjurannya,   berisi agar pihak RS memberikan uang pesangon sebesar dua kali ketentuan Pasal 156 UU Ketenagakerjaan. Perusahaan beralasan pekerja telah melakukan kesalahan berat sesuai Peraturan Perusahaan hingga tak berhak atas uang pesangon.

 

Sementara pihak karyawan berdalih bahwa pemecatan atas dirinya tak prosedural. Pasalnya, saat pekerja diberi sanksi surat peringatan 1 (SP-1) serta merta langsung di-PHK dan SP yang pernah dijatuhkan masanya telah berakhir.

 

Kepada hukumonline, Legal and HRD RS Puri Medika, Julius A Hidelilo menjelaskan sebelum mendapat SP-1, Freddy sudah pernah mendapat sanksi SP-1 hingga SP-3 hingga pada akhirnya di-PHK. Pada Mei 2008 dan Juli 2008 Freddy sebelumnya pernah mendapat sanksi SP-1 dan SP- 2 karena sering tak masuk kerja. Lantaran tak ada perbaikan, akhirnya pada 2 September 2008 menjatuhkan SP-3 sekaligus PHK.

 

“Setelah perkara diselesaikan di mediasi Disnakertrans DKI Jakarta, tercapai perdamaian yang dituangkan dalam perjanjian bersama (PB) pada 29 Oktober 2008. Isinya karyawan tak mengulangi kesalahannya, tertib, dan intinya Freddy bekerja seperti biasa karena rasa kemanusiaan, padahal dia salah,” kata Julius.

 

Namun, tiga hari kemudian setelah tanggal perjanjian itu, Freddy tidur di kamar pasien yang seharusnya steril saat jam kerja. Padahal tugas dia sebagai perawat dituntut untuk melayani masyarakat. “Dia tidur bukan satu atau dua jam, tetapi beberapa jam. Bagaimana kalau ada pasien? Saat tidur dengan pulasnya, Freddy difoto oleh direktur RS dengan beberapa Kabag,” ungkapnya. “Artinya dia sudah melanggar PB, padahal PB itu sudah menjadi UU bagi mereka yang membuatnya. Karena itu dilanggar, statusnya kembali dong statusnya SP-3 dan PHK. Menurut PP masa berlaku SP-3 selama 9 bulan, ini baru tiga bulan sudah melanggar PB.” 

 

Pada hari itu juga Freddy kembali diberi SP-1 hingga akhirnya di-PHK pada 30 April 2009. Julius membeberkan bahwa kesalahan yang kerap dilakukan Freddy yaitu sering tak masuk kerja dan tak mengikuti pelatihan yang diwajibkan perusahaan. “Saat tidur yang berarti PB dilanggar, seharusnya bukan SP-1 yang dikeluarkan, tetapi langsung PHK, kembali pada SP-3 sebelumnya.”

 

Terkait anjuran mediator, menurut Julius pihaknya menolak anjuran mediator yang menganjurkan perusahaan untuk memberi pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 UU Ketenagakerjaan yang totalnya sebesar Rp42,9 juta. Sebab, dalam Pasal 31 Peraturan Perusahaan (PP) – yang telah disahkan Disnakertrans DKI Jakarta -  perusahaan tak berkewajiban memberikan uang pesangon jika karyawan telah melanggar PP yang merupakan pelanggaran berat. “Kalau tuntutan pesangon mereka dikabulkan, apa sesuai hati nurani keadilan? Kalau tidak, kan ada upaya hukum lain, kita akan ikut proses hukum yang ada.” 

 

Ketiduran

Sementara itu, kuasa hukum karyawan, Jogi Situmorang menegaskan dalam klausul PB disebutkan bahwa gaji kliennya naik dari Rp900 ribuan menjadi Rp1,5 juta. Kemudian setelah ada perdamaian itu, semua SP yang pernah dijatuhkan kliennya tak pernah ada.

 

Jogi mengakui bahwa kliennya memang ketiduran saat jam kerja dan itu merupakan pelanggaran. Ia menjelaskan saat kliennya mendapat SP-1 yang sanksinya penurunan jabatan dan penundaan penerimaan insentif. “Namun kita mempertanyakan pelanggaran beratnya yang mana, tidur di tempat tidur itu dianggap perusahaan menggelapkan fasilitas RS, ceroboh, dan mengancam jiwa pasien, memang itu diatur di PP, tetapi pelanggaran beratnya itu dasarnya dari mana?”

 

Menurutnya, hal itu dapat dikategorikan sebagai fitnah dan pihaknya telah melaporkan perusahaan ke Polda. “Ini sudah kita laporkan ke Polda,”                  

 

Terkait anjuran Disnakertrans, Jogi menjelaskan bahwa mediator Disnakertrans DKI Jakarta menilai PHK yang dilakukan pihak RS tidak sah. Sebab, karyawan sudah menerima sanksi saat SP-1 dijatuhkan dan masa berlakunya SP-1 pun belum berakhir. Karenanya, mediator menganjurkan perusahaan membayar uang pesangon. “SP-1 kan masa berlakunya 6 bulan, kita menilai PHK tak sah, makanya kita mau menuntut hak (pesangon, red) kita. Kita berharap yang terpenting hak-hak pekerja dibayar sesuai aturan.”    

 

Lucu..
 - Najnaj
05.01.10 23:05
Lucu juga ya,kalau jelas-jelas karyawan yang malas, sering dapat peringatan dan mengakui perbuatan malasnya itu, masih merasa berhak mendapatkan pesangon. Bagaimana perasaan karyawan-karyawan lain yang rajin, berbakti dan berdedikasi ya? Pastinya geram.. Para lawyer, jgn cuma cari uang lah.. kalau memang merasa 'kebenaran' yang Anda bela.. dimana nurani Anda..?
hak-hak karyawan harus diberikan
 - diswan said,SH
23.11.09 09:56
jalur yang di tempuh oleh pekerja sdh tepat dan benar, ikuti saja proses hukumnya biar pengadilan yang memutuskan dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan, apakah proses PHK tersebut sudah sesuai dengan aturan/ kalo memang di PHk bayar dong hak karyawan sesuai dengan ketentuan undang-undang no. 13 tahun 2003
Jangan lupa tanggung jawab
 - Rys
20.11.09 13:45
Sangat disayangkan di Indonesia masih ada orang-orang seperti Freddy Situmeang dan Lawyernya Jogi Situmorang yang hanya tahu menuntut hak tapi lupa kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap perusahaan dan pasien yang membutuhkan pelayanan. Semoga Tuhan memberi balasan yang setimpal. Amin.
berkaca
 - daniel
16.12.15 18:18
@rys : apa anda suddah pernah berkaca sebelum mengeluarkan kata" yg mungkin menurut anda benar tapi menurut kalngan banyak mengatakan kalau anda itu salah dan akui saja kalau anda sudah kalah ..."LOSER"
PHK
 - Arios
20.11.09 10:59
Disinilah kekurangan UU No.13 Tahun 2003, orang sudah berulang kali melakukan kesalahan bahkan udah di SP1 s/d SP3 dan terakhir Tertangkap tangan Tidur pada saat Jam Kerja dan anehnya Pekerja mengakui perbuatanya itu tetapi tidak mau keluar dengan baik2 kan aneh.Pendapat saya kalau ini tidak diproses akan memberikan dampak negatif pada karyawan lainnya, udah PHK aja tetap. Buat Pengacara tolong dipilah2 dong yang hrs dibantu, malu
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua