Kamis, 26 November 2009

Menunggu Seleksi “Wakil Tuhan” di Senayan

Langkah kepolisian dan kejaksaan pasca kehebohan kasus Bibit dan Chandra menyita perhatian publik. Bahkan Komisi Hukum DPR ikut-ikutan tersandera kasus itu. Jangan lupakan reformasi kekuasaan kehakiman.
Mys/Fat/Rfq
Proses wawancara hakim agung di Komisi YudisialFoto: Sgp









Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum sudah menyerahkan rekomendasinya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu rekomendasi Tim yang bersifat kelembagaan adalah reformasi di tubuh kepolisian dan kejaksaan. Apapun hasil rekomendasi Tim pimpinan Adnan Buyung Nasution itu, yang pasti perseteruan KPK di satu pihak dengan kepolisian dan kejaksaan di lain pihak telah menyita perhatian banyak kalangan dan menguras banyak sumber daya, termasuk media massa.

 

Komisi III DPR, yang seharusnya sudah memulai agenda legislasi, ikut terseret arus dugaan kriminalisasi kasus Bibit dan Chandra. Posisi yang lebih condong ke kepolisian dan kejaksaan membuat Komisi Hukum itu jadi bulan-bulanan cibiran masyarakat. Pimpinan Komisi III sampai menggelar konperensi pers khusus di sebuah hotel bintang lima untuk meng-counter persepsi miring dan cibiran tadi.

 

Waktu Komisi III banyak tersita untuk mengurusi ekses kasus Bibit dan Chandra. Pekan ini Komisi III tengah mempertemukan KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung. Walhasil, proses seleksi calon hakim agung nyaris terlupakan. Bahkan, Wakil Komisi III DPR Azis Syamsudin sudah memberi sinyal. “Kayaknya masa sidang kali ini berat,” ujar politisi Partai Golkar itu.

 

Koordinator Seleksi Hakim Agung di Komisi Yudisial, Mustafa Abdullah, sudah menyerahkan sepenuhnya kewenangan seleksi kepada DPR. Menurut Mustafa, tugas Komisi Yudisial melakukan seleksi sudah selesai. Lima belas nama kandidat sudah diserahkan Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas didampingi Mustafa kepada Ketua DPR, 4 November lalu. Menyangkut bagaimana proses seleksi dilakukan, lanjut Mustafa, semuanya tergantung DPR.

 

Seyogianya Komisi Yudisial mengirimkan 24 calon untuk mengisi delapan kursi hakim agung yang lowong. Setiap kursi berisi tiga nominator. Tetapi, kata Mustafa, Komisi Yudisial tidak ingin memaksakan diri untuk memenuhi target, yang nanti malah mengabaikan kualitas. Komisi Yudisial menggunakan standar penilaian berdasarkan semua proses seleksi, termasuk masukan dari masyarakat dan hasil klarifikasi dalam proses wawancara.

 

Dalam proses wawancara yang dipantau hukumonline, banyak kandidat yang kurang siap dan sigap menjawab pertanyaan para komisioner hakim agung. Padahal ada beberapa pertanyaan komisioner yang sifatnya standar. Tipikal pertanyaan para komisioner pun tak banyak berubah. Misalnya, Prof. Chatamarrasjid acapkali menanyakan apa yang dimaksud dengan class action dan apa dasar hukumnya; komisioner Zainal Arifin banyak bertanya tentang eksekusi perkara perdata. Toh, tak semua kandidat memberikan jawaban secara pas.

 

Daftar Nama Calon Hakim Agung

 






























01. Soltoniy Mohdaly



06. Soemarno



11. Franciscus Loppy



02. Madya Suhardja



07.Supandi



12.Surya Jaya



03.Sjam Amansjah



08.Achmad Yamani



13. Salman Luthan



04. Nommy HT Siahaan



09. Purnamawati



14. Basuki Rekso Wibowo



05. Abdul Wahid Oscar



10. Muhammad Saleh



15. Y. Sogar Simamora


Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua