Rabu, 02 Desember 2009

MK Gelar Sidang Pengujian UU Penodaan Agama

Ali







Mahkamah Konstitusi (MK) mengelar sidang pengujian UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Agenda sidang adalah pemeriksaan perbaikan permohonan. Kuasa Hukum pemohon, Uli Parulian Sihombing menyatakan tak ada perubahan yang substantif terhadap permohonan. “Substansi permohonan tetap sama,” ujarnya di Gedung MK, Rabu (2/30).

 

Sekedar mengingatkan, sejumlah aktivis kebebasa beragama menguji hampir seluruh pasal dalam UU Penodaan Agama. Mereka adalah Abdurahman Wahid, Musdah Mulia, Dawan Rahardjo dan Maman Imamnul Haq. Salah satu ketentuan yang diuji adalah Pasal 1.

 

Pasal itu berbunyi ‘Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu'.

 

Ketentuan ini dinilai sangat multitafsir sehingga berpotensi melanggar kebebasan beragama setiap warga negara. Pada sidang sebelumnya, majelis hakim memberikan beberapa masukan agar pemohon memperbaiki permohonannya. Namun, pemohon bersikukuh terhadap permohonan awalnya.  

 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua