Kamis, 17 Desember 2009

Kontrak Non Bahasa Indonesia Belum Tentu Tidak ‘Halal’

Pembuatan kontrak berbahasa asing di Indonesia tidak otomatis melanggar syarat ‘kausa yang halal’. Harus dibuktikan apakah ada kekhilafan atau tidak dalam membuat kontrak.
Mon/Mys
Seminar hukumonline bertajuk "Pembatalan Kontrak Berbahasa Asing". Foto: dok. hukumonline

Sejak munculnya Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, timbul keresahan di kalangan advokat dan praktisi hukum. Sudah dua kali seminar yang secara khusus membahas persoalan tersebut, minat para praktisi hukum tetap besar.

 

Keresahan tersebut berkaitan dengan keharusan kontrak menggunakan bahasa Indonesia. Para praktisi hukum khawatir kontrak yang berbahasa asing dapat diajukan pembatalan ke pengadilan. Alasannya, kontrak tidak memenuhi unsur ‘sebab atau kausa yang halal’ sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata. Agaknya keresahan itu tak perlu berlanjut.

 

Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Mariana Sutadi punya jawaban atas penafsiran pasal itu yang bisa jadi melegakan. Mariana menjelaskan kata ‘causa’ atau kausa secara letterlijk diartikan sebagai sebab. Namun dilihat dari riwayatnya, kata ‘causa’ berarti tujuan perjanjian yang dikehendaki para pihak. Dengan demikian menunjuk pada materi perjanjian. “Itu adalah isi perjanjian, bukan penggunaan bahasanya” kata Mariana dalam diskusi bertajuk “Pembatalan Kontrak Berbahasa Asing” yang diselenggarakan hukumonline, di Jakarta Rabu (16/12).

 

Menurut Mariana, kausa yang tidak halal itu harus merujuk pada hal yang dilarang undang-undang, atau apabila bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Rujukan itu ditentukan dalam Pasal 1337 KUH Perdata. “Dalam konteks perjanjian berbahasa asing (syarat) itu tidak bisa dipakai (untuk pembatalan),” kata Mariana.

 

Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Andi Samsan Nganro, yang hadir di acara tersebut punya pendapat senada. Andi Samsan menerangkan kausa tidak halal itu berupa larangan dalam undang-undang yang sifatnya kejahatan. Misalnya, orang membuat perjanjian untuk membunuh. Sementara Pasal 338 KUH Pidana melarang pembunuhan. “Konteksnya untuk kepentingan kemanusiaan,” kata mantan ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu.

 

Pasal 31 UU No. 24/2009

 

(1)  Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perorangan warga negara Indonesia.

(2)  Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau berbahasa Inggris.

 

Mariana menghimbau advokat tidak perlu khawatir dengan kewajiban kontrak berbahasa Indonesia. “Kewajiban itu berlaku manakala melibatkan pihak asing. UU itu justru sangat membantu para pihak terutama orang Indonesia,” kata Mariana. Lagipula, Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 tidak menghalangi penggunaan bahasa asing atau bahasa Inggris. “Keduanya merupakan naskah asli,” imbuhnya.

 

Justru, kata Mariana, tidak dipenuhinya Pasal 31 ayat (2) UU tersebut, bisa menjadi alasan bagi salah satu pihak untuk menuntut pembatalan perjanjian lantaran tidak ada perjanjian berbahasa Indonesia. Pembatalan dapat diajukan dengan dasar kesepakatan perjanjian diberikan karena kekhilafan lantaran tidak paham isi kontrak. Misalnya, kontrak dibuat dalam keadaan terpaksa. “Tapi itu tidak otomatis. Harus dibuktikan lebih dulu,” ujar Mariana.

 

Meski menuai banyak kontroversi, Mariana berpendapat UU No. 24 Tahun 2009 ini berlaku sejak diundangkan pada 9 Juli 2009. Tidak perlu menunggu Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksanaannya. Jika terjadi sengketa, para pihak tinggal memajukannya ke pengadilan atau mencari metode penyelesaian lain. “Lawyer biasanya cari celah sehingga yang jelas dibuat tidak jelas. Sementara hakim terlahir untuk menyelesaikan sengketa sehingga harus bisa menciptakan hukum,” kata Mariana.

 

Soal perlu tidaknya Surat Edaran Mahkamah Agung tentang penjelasan Pasal 31 itu, Mariana enggan berkomentar. “Tanyakan saja pada pejabat yang sekarang,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua