Selasa, 29 Desember 2009

Jangan 'Diskriminasikan' Peradilan Militer

Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa mengeluhkan RUU Peradilan Militer yang tak kunjung disahkan.
Ali
Pembahasan RUU Peradilan Mililter amat lambat. Foto: Sgp







Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa meminta seharusnya perlakuan terhadap peradilan militer disamakan dengan peradilan-peradilan yang lain. “Tapi sayang, perlakuan yang sama terhadap peradilan militer belum benar-benar terwujud,” ujarnya di Gedung MA, Selasa (29/12). Ia mencontohkan belum juga disahkannya RUU Peradilan Militer.

 

RUU yang dimaksud oleh Harifin adalah rancangan revisi UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. “RUU Peradilan Militer yang kita perjuangkan belum selesai. Kita harus terus berjuang agar payung hukum bagi peradilan militer ini terbit, sehingga tercipta kesetaraan antar lingkungan peradilan,” jelasnya saat melantik Brigjen TNI Burhan Dahlan sebagai Kepala Pengadilan Militer Utama.   

 

Pembahasan RUU Peradilan Militer memang tertinggal dibanding pembahasan RUU lingkungan Peradilan yang lainnya (RUU Peradilan Agama, RUU Peradilan Tata Usaha Negara dan RUU Peradilan Umum). Padahal, RUU Peradilan Militer ini diajukan secara bersama-sama dengan RUU peradilan yang lain pada 2005 lalu.

 

Namun, hanya RUU Peradilan Umum, RUU Peradilan Agama dan RUU Peradilan Tata Usaha Negara yang berhasil disahkan. Sedangkan, RUU Peradilan Militer masih terus dibahas. Bahkan, sampai 2009 ini, tiga RUU Peradilan itu disahkan kembali untuk revisi kedua, RUU Peradilan Militer belum juga kunjung selesai.

 

Ketua Muda Militer MA Imran Anwari juga mengeluhkan lambatnya pembahasan RUU Peradilan Militer. “Belum ada kepastian kapan RUU ini selesai,” ujarnya. Ia mengakui memang masih menjadi pertentangan pendapat yang tajam dalam pembahasan RUU ini. “Masih banyak yang belum sinkron,” tuturnya lagi.

 

Mantan Ketua Panja RUU Peradilan Militer Azlaini Agus mengakui masih terdapat perbedaan pendapat yang tajam antara DPR dan Pemerintah terkait RUU ini. Pertama, mengenai yurisdiksi. Pemerintah berpendapat setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia, baik pidana umum maupun pidana militer, harus diselesaikan di Pengadilan Militer.

 

Di lain pihak, DPR berpendapat hanya anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer yang bisa dibawa ke Pengadilan Militer. Sedangkan anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum, harus dibawa ke pengadilan negeri. Saat pembahasan, lanjut Azlaini, pemerintah yang diwakili menteri pertahanan sempat mengalah. Yakni, pemerintah ikut pendapat DPR.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua