Senin, 11 Januari 2010

Rezim Pelarangan Buku yang Mengkhawatirkan

Petisi menolak pelarangan buku meluas. Argumentasi menganggu ketertiban umum dinilai lemah. Keputusan melarang barang cetakan sebaiknya dilakukan lewat proses peradilan yang terbuka. Sejumlah tokoh mempersiapkan judicial review atas UU Kejaksaan.
Mys
Buku Gurita dari Cikeas adalah salah satu buku yang sedang dikaji Kejaksaan Agung. Foto: Sgp







Buku “Gurita dari Cikeas” karya George Junus Aditjondro bertumpuk di meja resepsionis kala sejumlah tokoh dan aktivis berkumpul di sebuah hotel di Jakarta, 8 Januari lalu. Tumpukan buku itu ludes terjual sebelum acara di mulai. Mantan anggota Komisi III DPR, Nursyahbani Katjasungka, membeli lima eksemplar. Ia mendapat bonus VCD film Balibo.

 

Kehadiran buku “Gurita dari Cikeas” seolah menjadi pemicu perdebatan klasik tentang pelarangan buku di Indonesia. Buku karya George memang sempat membuat panas telinga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, keluarga, dan orang-orang yang namanya disebut dalam buku. Polemik buku terbitan Galang Press Yogyakarta itu berbuntut perkara kriminal. George dilaporkan ke polisi oleh anggota Komisi I DPR, Ramadhan Pohan, gara-gara insiden dalam diskusi buku tersebut.

 

Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam termasuk yang tidak setuju pelarangan buku. “Kalau ada yang tidak setuju dengan isinya, silakan menulis buku yang lain. Apabila ada yang tersinggung, silakan mengadu kepada pihak yang berwajib,” ujarnya.

 

Meski mengecam “Gurita dari Cikeas”, Istana tak sampai memidanakan George. Yang ada malah buku tandingan yang membeberkan kelemahan-kelemahan buku George. Sikap Istana yang tidak langsung memerintahkan pelarangan buku George patut mendapat apresiasi. Kini, buku itu malah diperdagangkan di pinggir jalan dengan harga tiga kali lipat dari harga awal.

 

Meskipun belum resmi dinyatakan terlarang, nasib “Gurita dari Cikeas” belum tentu aman. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Didiek Darmanto, mengatakan Jaksa Agung masih menunggu rekomendasi Clearing House. Di forum lintas departemen inilah, buku George dibahas. “Masih dilakukan penelusuran untuk penelitian dan pengkajian,” kata Didiek.

 

Buku “Gurita dari Cikeas” bisa dibilang masih bernasib baik. Lima buku lain langsung dinyatakan terlarang tanpa didahului polemik di masyarakat. Pada 22 Desember 2009 lalu Jaksa Agung mengeluarkan Surat Keputusan tentang larangan beredar buku “Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto” karya John Roosa; dan buku Suara Gereja Bagi Ummat Tertindas: Penderitaan, Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat” tulisan Socrates Sofyan Yoman. Ada pula buku karangan Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan, “Lekra Tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965”; buku “Enam Jalan Menuju Tuhan” karya Darmawan MM; dan buku “Mengungkap Misteri Keberagaman Agama” tulisan H. Syahrudin Ahmad. Tiga dari buku tersebut terbit di Jakarta, satu masing-masing di Yogyakarta dan Palu.

 

Berdasarkan catatan hukumonline, bukan kali ini saja Kejaksaan mengawasi barang cetakan buku. Pada 2005 silam, Clearing House di Kejaksaan Agung melakukan penelitian dan kajian terhadap buku “Habis Gelar Terbitlah Terang 2” (terbitan Pustaka Cahaya Alam bekerjasama dengan Yayasan Kanker dan Narkoba Cahaya Alam Probolinggo).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua