Kamis, 14 Januari 2010
Nelayan Perjuangkan Nasib Rakyat Pesisir ke MK
Sejumlah nelayan dan aktivis NGO mengajukan uji materi terhadap beberapa pasal dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Ali
Nelayan Perjuangkan Nasib Rakyat Pesisir ke MK
UU No 27 Tahun 2007 makin meminggirkan nasib nelayan. Foto: Sgp

Suasana hujan di luar gedung Mahkamah Konstitusi (MK) bukan halangan bagi nelayan dan aktivis LSM pembela hak-hak rakyat pesisir untuk menyuarakan aspirasinya. Meski cuaca tak bersahabat, mereka masih tetap menggelar aksi mengecam sejumlah Pasal dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dinilai membela kepentingan pemodal.

 

Tujuan mereka memang bukan hanya berdemo. Para nelayan dan aktivis itu secara resmi mendaftarkan permohonan pengujian beberapa pasal dalam UU No.27/2007 itu ke MK, Rabu (13/1). Ketentuan yang diuji adalah Pasal 1 angka 4, angka 7, angka 14; Pasal 14 ayat (1); Pasal 16 ayat (1); Pasal 18; Pasal 20; pasal 21; Pasal 23 ayat (2), (4), (5), (6); dan Pasal 60 ayat (1)

 

Pasal-pasal yang diuji itu terkait dengan pengaturan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3). Yaitu, hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.

 

Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan –salah satu LSM pemohon uji materi- M. Riza Adha Damanik mengatakan substansi HP3 ini semakin memperparah pencabutan hak-hak masyarakat pesisir dalam mengakses sumber daya baik di permukaan laut, badan air maupun di bawah dasar laut. “Tidak ada lagi ruang bagi masyarakat pesisir khususnya nelayan, petani ikan, pelaku UKMK kelautan dan buruh nelayan melakukan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir,” ujarnya. 

 

Menurut Riza dengan berlakunya pasal-pasal itu praktis semua akses sumber daya kelautan akan dikuasai oleh pemilik modal. Pasalnya, hanya para pemilik modal yang mampu memenuhi segala persyaratan yang diatur dalam undang-undang ini. “Masyarakat pesisir hanya menjadi penonton karena tidak mempunyai modal besar dan teknologi untuk bersaing dengan para pemilik modal,” tegas Riza.

 

Keterlibatan pemodal dalam pemanfaatan perairan pesisir sangat kentara dalam Pasal 14 ayat (1) UU No.27/2007. Ketentuan itu berbunyi 'Usulan penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RSWP3K), rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K), rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RPWP3K), dan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RAPWP3K) dilakukan oleh Pemda serta dunia usaha.'

 

Riza menilai ketentuan ini membatasi akses bagi nelayan. “Pembatasan akses nelayan baik yang berkaitan dengan hak nelayan untuk ikut serta dalam usulan rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah wujud pelanggaran terhadap asas-asas negara hukum,” jelasnya.

 

Asas-asas negara hukum yang dilanggar, lanjut Riza adalah asas pengakuan dan perlindungan martabat manusia, kebebasan individu, kelompok, masyarakat etnis dan masyarakat nasional. Serta asas Kepastian hukum yaitu warga negara bebas dari tindakan pemerintah dan pejabat yang tidak dapat diprediksi dan sewenang-wenang.

 

Selain itu, Pasal 16 ayat (1) memang menyebutkan pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP3. Sedangkan, Pasal 23 ayat (4) menyatakan pemanfaatan baru bisa dilakukan bila sudah memenuhi syarat dan wajib mempunyai HP3 yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

 

Riza menilai ketentuan ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin Pasal 28D  Ayat (1) UUD 1945. “Potensi tumpang tindih HP3 dengan pemberian hak atau perijinan oleh instansi atau sektor lain sangat nyata,” tuturnya. Ia menambahkan luas cakupan objek HP3 juga terlalu luas, mencakup yang di bawah air, maka terjadi tumpang tindih dengan objek pengaturan di bidang pertanahan.

 

Selama ini, lanjutnya, dalam praktik telah diberikan hak atas tanah sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960). Yakni berupa Hak Guna Bangunan (HGB), di wilayah dermaga dan perairan pantai, rumah-rumah nelayan dan pelatarannya, bangunan-bangunan di perairan pesisir serta Hak Guna Usaha (HGU) diberikan untuk budidaya perikanan pantai, keramba ikan, budidaya rumput laut, budidaya mutiara.

 

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.