Rabu, 27 Januari 2010

Sistem Pengamanan ATM Biometrik Tak Mahal

Nov

Selagi Tim Direktorar II Ekonomi Khusus (Eksus) Bareskrim Mabes Polri dan Polda-polda melakukan pengembangan kasus pembobolan dana nasabah melalui ATM, Bareskrim sudah menyarankan agar otoritas perbankan memperbaiki sistem pengamanan ATM yang mereka miliki. Pasalnya, dengan sistem yang ada sekarang ini, menurut Kabareskrim Ito Sumardi, terdapat beberapa kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pembobolan dana nasabah. Sudah ada dua metode pengamanan yang disarankan Bareskrim. Pertama, dengan sistem berbasis chip dan kedua dengan pemindaian sidik jari (finger print).

 

Untuk sistem kedua yang berbasis biometrik ini, ternyata Mabes Polri sudah memilikinya (INAFIS), dan sudah di-launching awal tahun lalu, 2009. Maka dari itu, Ito menyatakan akan mendemontrasikannya di hadapan otoritas perbankan dan media dalam satu atau dua hari mendatang.

 

Namun, beberapa waktu lalu, BI dan bank nampaknya sempat menyatakan keberatan untuk mengganti sistem mereka. Karena cost yang akan dikeluarkan cukup mahal. Tapi, Ito menegaskan, sistem ini tidak akan memberatkan pihak bank dari segi biaya, karena hanya ada satu alat kecil yang harus ditambahkan. Jadi, bukan mengganti sistem secara keseluruhan. "Sebenarnya bukan mengganti sistem, tapi menambah suatu alat kecil, yang menurut saya dari segi biaya tidak memberatkan. Kayak kita ganti pintu, tapi rumahnya tetap," ujarnya.

 

Apakah otoritas perbankan memang tidak keberatan dan akan menyetujui sistem yang seperti ini atau tidak, Ito mengatakan pihaknya akan melakukan demonstrasi terlebih dahulu. Setelah itu, baru diketahui apakah otoritas perbankan menyetujui sistem pengamanan sebagaimana yang disarankan Bareskrim. "Memang INAFIS sebagai salah satu penjurunya, tapi yang menyiapkan itu salah satu vendor. Ini belum tahu (apakah disetujui atau tidak), kalau sudah didemokan, kita bisa melihat," tuturnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua