Kamis, 28 Januari 2010

Meski Pengusaha Kabur, Perusahaan Dihukum Bayar Rp14,3 Miliar

Gugatan ini hanya untuk mengukuhkan hak-hak pekerja agar kasus serupa tak terulang lagi di kemudian hari.
ASh
PHI Jakarta kabulkan gugatan buruh PT MMBA secara verstek. Foto: Sgp







Ungkapan rasa syukur dan wajah sumringah tergambar di wajah ratusan buruh PT Mutiara Mitra Busana Apparelindo (MMBA), setelah majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta membacakan putusan, Kamis (28/1). Pasalnya, majelis hakim yang dipimpin Ennid Hasanuddin mengabulkan sebagian tuntutan hak 458 buruh diantaranya Juntono, Muhlasih, Lasinah, Fitroh Wati, Imah, Partini. Meski saat putusan dibacakan tanpa dihadiri pihak perusahaan (verstek).

 

Dalam amar putusannya, majelis menyimpulkan hubungan kerja antara Juntono dkk dan perusahaan -yang tak diketahui keberadaannya- dinyatakan putus. Karenanya, pengadilan mewajibkan perusahaan membayar uang kompensasi, THR, upah proses, dan iuran Jamsostek sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan yang dilayangkan awal Desember 2009 lalu.

 

Dalam pertimbangannya, majelis berpendapat perusahaan telah terbukti tak membayar upah sejak Agustus 2009 hingga gugatan dilayangkan dan tak diberikan pekerjaan kepada Juntono dkk. Selain itu, sejak Maret hingga Agustus 2009 perusahaan tak membayar kekurangan upah. Sesuai prinsip hukum, selama hubungan kerja masih berlangsung perusahaan berkewajiban membayar upah sesuai Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang mewajibkan kedua pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sebelum hubungan kerja diputus oleh pengadilan.

 

Karenanya tuntutan Juntono dkk agar perusahaan membayar upah proses, dikabulkan. Total yang harus dibayarkan kepada para penggugat sebesar Rp1,791 miliar. Dengan rincian masing-masing penggugat mendapat Rp3,8 juta atau tiga bulan upah

 

Saat hari raya Idul Fitri tahun 2009, perusahaan pun terbukti tak membayar THR kepada Juntono dkk. Mengacu SE Menakertrans No. 314/MEN/VIII/2009 jo Permenakertrans No. 04/MEN/1994 tentang Pemberian THR, maka tuntutan pembayaran THR selama satu bulan upah juga patut dikabulkan. Totalnya sebesar Rp505 juta. 

 

Lantaran perusahaan terbukti tak membayar upah lebih dari tiga bulan upah dan juga tak memberikan pekerjaan, maka alasan PHK sesuai Pasal 169 ayat (1) UU Ketenagakerjaan juga beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga hubungan kerja harus dinyatakan putus. Akibat PHK itu, perusahaan dihukum membayar kompensasi sebesar dua kali ketentuan Pasal 156 UU Ketenagakerjaan.

 

Sesuai bukti dari PT Jamsostek kepada perusahaan tertanggal 1 April 2009, kata majelis, perusahaan terbukti belum membayarkan iuran Jamsostek beserta denda keterlambatannya.  Akibatnya, para pekerja akan kesulitan memperoleh jaminan hak-haknya yang seharusnya diterima dari Jamsostek. Sebab, sesuai UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek setiap perusahaan wajib mengikutsertakan para pekerjanya dalam program Jamsostek, sehingga tuntutan ini pun patut dikabulkan yang jumlahnya sebesar Rp686,2 juta harus disetor ke Jamsostek. 

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua