Jumat, 29 January 2010

INAFIS Polri Siap Didemonstrasikan untuk Pengamanan ATM

Sistem pengamanan berbasis biometric fingerprint tidak akan mengganggu sistem yang sudah dimiliki bank, karena hanya menambahkan satu perangkat bernama live fingerprint scanner. Diharapkan lebih akurat dalam memverifikasi pemilik kartu ATM karena menggunakan salah satu keunikan melekat di tubuh manusia.
Nov










Tim Direktorat II Ekonomi Khusus (Eksus) Bareskrim Mabes Polri menangkap satu orang lagi tersangka pembobolan dana nasabah. Tersangka dengan nama Jemmi itu diduga berkaitan dengan tersangka Fransiscus alias Frans, yang beberapa waktu lalu ditangkap atas pembobolan dana nasabah melalui ATM di Bali. Seperti diketahui, setiap hari laporan nasabah yang merasa uang di rekeningnya raib secara tiba-tiba semakin bertambah. Tim Eksus Bareskrim bekerja sama dengan kepolisian daerah setempat terus berupaya mengungkap jaringan dan keterkaitan sindikat-sindikat pembobol dana nasabah tersebut.

 

Selain itu, Bareskrim juga melakukan upaya pencegahan dengan menyarankan otoritas perbankan untuk memperbaiki sistem pengamanan ATM. Masalahnya, sistem pengamanan yang dimiliki bank sekarang ini memiliki sejumlah kelemahan yang dapat dimanfaatkan pelaku pembobol dana nasabah. Oleh sebab itu, ada dua metode sistem pengamanan ATM yang disarankan Bareskrim. Pertama, melalui sistem yang berbasis chip. Dan kedua, sistem yang berbasis pemindaian sidik jari (fingerprint).

 

Untuk metode kedua yang dinamakan biometric fingerprint ini, ternyata Mabes Polri sudah pernah meluncurkannya pada awal 2009 lalu. Program itu diberi nama Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS) Polri. Untuk itu, kata Kabareskrim Ito Sumardi, Bareskrim akan mendemonstrasikannya dalam waktu dekat kepada otoritas perbankan.

 

Bank Indonesia (BI) melalui Direktur Pengawasan III Bank Indonesia Erwin Riyanto sempat menyatakan keberatannya. Sistem seperti ini, kata Erwin, membutuhkan biaya (cost) yang cukup besar. Yang mana, biaya itu nantinya akan dibebankan kepada nasabah. Sementara, dari pihak bank masih mempertimbangkan solusi yang lebih tepat untuk memperbaiki sistem pengamanan mereka. Jadi, dengan kata lain, pihak bank belum menyetujui apakah akan menggunakan pengamanan berbasis chip maupun fingerprint.

 

Namun, untuk mengetahui pihak bank akan menyetujuinya atau tidak, dapat dilihat setelah Bareskrim mendemonstrasikan alat biometric fingerprint scanner itu. Lagipula, Ito menambahkan, pihak bank tidak perlu khawatir akan memberatkan dari segi biaya. Karena, hanya ada satu perangkat yang harus ditambahkan, dan bukan mengganti sistem secara keseluruhan. "Sebenarnya bukan mengganti sistem, tapi menambah suatu alat kecil, yang menurut saya dari segi biaya tidak memberatkan. Kayak kita ganti pintu, tapi rumahnya tetap".

 

Hal ini ditegaskan kembali oleh Kepala Pusat Indetifikasi (Kapusinden) Bareskrim Mabes Polri, Bekti Suhartono (28/1). Menurutnya, pihak bank tidak perlu repot dan mengeluarkan biaya besar untuk mengganti sistem yang memang akan menyedot banyak dana. Hanya ada satu perangkat yang mesti ditambahkan, yakni live fingerprint scanner. Dengan ditambahkannya perangkat ini di setiap ATM, tidak akan merusak atau mengacaukan sistem yang sudah dimiliki bank sebelumnya. Karena, live fingerprint scanner hanyalah alat tambahan yang digunakan untuk memverifikasi pemilik kartu ATM.

 

Oleh karena perangkat ini melakukan verifikasi melalui fingerprint, Bekti menyatakan kecepatan dalam mengolah datanya sangat cepat, sekitar dua sampai tiga detik. Selain itu, yang tidak terbantahkan adalah tingkat akurasinya sangat tinggi, yaitu 1 : 5 miliar. Hal ini dikarenakan, setiap manusia pasti memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki manusia lain. Dan keunikan itu tidak hanya terletak pada sidik jari, tapi juga pada telapak tangan, kaki, wajah, retina, dan sebagainya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua