Senin, 01 Pebruari 2010

LBH Serukan Moratorium Hukuman Mati

Unsur-unsur yang meringankan harus diperhatikan jaksa. Sistem peradilan pidana mendesak diperbaiki.
Mys

Indonesia perlu segera melakukan moratorium hukuman mati. Jangan sampai hukuman mati melalui putusan pengadilan dijadikan sebagai ajang balas dendam terhadap pelaku kejahatan. Bagaimanapun, setiap orang memiliki sisi kemanusiaan dan hal-hal yang meringankan.

 

Oleh karena itu, dua lembaga bantuan hukum mendesak agar Pemerintah melaksanakan moratorium hukuman mati. Kedua lembaga tersebut adalah Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). “Negara harus segera melakukan moratorium hukuman mati,” demikian pernyataan resmi LBH Masyarakat melalui Direktur Program Ricky Gunawan.

 

Dalam bahasa lain, YLBHI malah secara tegas menolak penerapan hukuman mati di Indonesia. “Kami menolak segala bentuk penerapan hukuman mati di Indonesia karena melanggar hak asasi manusia dan konstitusi,” ujar Patra M. Zen, Ketua Badan Pengurus Yayasan itu.

 

Ada dua peristiwa yang mendasari seruan moratorium tersebut. Pertama, tuntutan hukuman mati terhadap tiga orang terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nasrudin Zulkarnain. Ketiga terdakwa –mantan Ketua KPK Antasari Azhar, mantan Kapolres Jakarta Selatan Wiliardi Wizard, dan pengusaha Sigit Haryo Wibisono—dinilai jaksa terbukti ikut melakukan perbuatan pembunuhan berencana sehingga layak dituntut hukuman maksimal. Bahkan, versi jaksa, tidak ada unsur yang meringankan bagi terdakwa.

 

Ketiga terdakwa dan pengacara mereka mengecam tuntutan hukuman mati. Wiliardi, misalnya. Dalam pledoinya, ia menganggap tuntutan berat itu sebagai wujud sikap arogansi jaksa. Suatu hal yang sifatnya umum seperti bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, merupakan unsur-unsur yang meringankan. Wiliardi mempertanyakan mengapa unsur-unsur tersebut “tidak menjadi hal yang meringankan dalam tuntutan yang ditujukan” kepada Wiliardi.

 

Menyinggung keluhan Wiliardi, YLBHI khawatir tuntutan hukuman mati lebih didasarkan pada upaya balas dendam ketimbang menegakkan keadilan. Patra menyayangkan masuknya hukuman mati dalam tuntutan jaksa.

 

Peristiwa kedua berkaitan dengan rencana Kejaksaan Agung untuk segera mengeksekusi terpidana mati. LBH Masyarakat mendapatkan informasi bahwa Kejaksaan akan segera melaksanakan eksekusi terhadap enam terpidana yang perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap. Mereka adalah Meirika Franola, Gunawan Santosa alias Acin, Bahar bin Matsar, Jurit bin Abdullah, Ibrahim bin Ujang, dan Suryadi Shwabuana.

 

Ricky Gunawan mengingatkan perlindungan terhadap hak hidup yang dianut UUD 1945. Bagi LBH Masyarakat, hukuman mati merupakan bentuk penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. “Hukuman mati menghapus segala harkat dan martabat yang dimiliki terpidana, dan ia diperlakukan sebagai objek yang harus dieliminasi oleh negara,” papar Ricky.

 

Senada dengan pernyataan YLBHI, Ricky juga mengingatkan jangan sampai hukuman mati dijadikan alat melanggengkan lingkar balas dendam (cycle of vengeance). LBH Masyarakat mendukung pelaku kejahatan dihukum berat. Namun bukan dengan hukuman mati. Sebab, hukuman mati diyakini tidak menimbulkan efek jera seperti yang dibayangkan para penuntut atau eksekutor hukuman mati.

 

Patra M. Zen mendorong agar sistim peradilan pidana diubah. Perubahan itu, tandas Patra, harus senafas dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang universal. Di banyak negara, hukuman mati memang sudah dihapuskan baik dalam praktik maupun dalam hukum positif.

 

Hukuman Mati Konstutional
 - Syaefullah Hamid
02.02.10 01:04
Pernyataan Sdr. Patra M. Zen yang menyatakan hukuman mati melanggar konstitusi adalah pernyataan subjektif yang tidak berdasar dan merupakan bentuk pembodohan masyarakat. Mahkamah Konstitusi secara tegas telah menolak Judicial Review atas UU Narkotika yang menerapkan hukuman mati. oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa hukuman mati itu KONSTUTIONAL.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua