Selasa, 02 Pebruari 2010

Menhukham Pertahankan Pelaksana Tugas Ketua KPK

Menhukham menunggu sikap DPR atas Perppu yang menjadi dasar pengangkatan pelaksana tugas pimpinan KPK.
CR-8
Nasib Tumpak sebagai pelaksana tugas KPK tergantung sikap DPR. Foto: Sgp

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menunda membentuk panitia seleksi (pansel) pimpinan KPK, meski ia sudah mengantongi beberapa nama untuk mengisi formasi pansel.

 

Keputusan itu diambil karena Patrialis menunggu sikap DPR. Namun, bukan masalah menunggu DPR untuk menyetujui formasi pansel. Tapi, ada masalah lain yang lebih penting bagi Menhukham memilih menghidupkan ‘lampu merah’ untuk mencari pengganti Antasari Azhar selaku Ketua KPK.

 

“Memang harus ditunda,” ujar Patrialis Akbar usai melantik Widi Asmoro selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenhukham DIY Yogyakarta, dan Bambang Rantam S sebagai Kakanwil Kepmenhukham DKI Jakarta, Senin (1/2).

 

Patrialis menguraikan, penundaan itu menunggu putusan DPR apakah menolak atau menerima Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang perubahan UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK (Perppu).

 

Jika DPR menerima Perppu, lanjut Patrialis, maka Plt Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean terus memangku jabatan sampai akhir masa bakti KPK jilid kedua. “Pembentukan pansel akan dibentuk pada April 2011, atau enam bulan sebelum pimpinan sekarang berakhir masa jabatannya,” ungkapnya.

 

Tapi, masih menurut Patrialis, pansel akan segera dibentuk apabila DPR menolak keabsahan Perppu pengganti UU KPK. Sampai berita ini diturunkan, KPK belum berhasil dimintai komentar.

 

Seperti diketahui, Presiden mengeluarkan Perppu No 4/2009 ketika Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah dijadikan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang dan penyuapan beberapa waktu lalu. UU KPK menyebutkan bahwa pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka, harus segera dinon-aktifkan.

 

Ketika Bibit-Chandra dinon-aktifkan, saat itu pimpinan KPK yang tersisa hanya dua orang, yaitu M Jasin dan Haryono Umar. Sementara pimpinan KPK yang lain, Antasari Azhar juga sudah dinon-aktifkan terlebih dulu karena terbelit tindak pidana pembunuhan. Dengan alasan kekosongan pimpinan KPK maka Presiden SBY mengeluarkan Perppu No 4/2009.

 

Salah satu isi Perppu itu adalah memberi kewenangan kepada Presiden untuk mengangkat pelaksana tugas. Waktu itu Presiden melalui Keppres No 27 Tahun 2009 mengangkat Tumpak H. Panggabean, Mas Achmad Sentosa dan Waluyo. Mereka berturut-turut mengisi posisi Antasari, Chandra dan Bibit.

 

Saat Antasari menjadi terdakwa di persidangan, ia langsung kehilangan statusnya sebagai pimpinan KPK. Sementara Bibit-Chandra bisa kembali menempati posisinya karena kejaksaan menghentikan kasus hukum keduanya. Ini berarti tinggal Tumpak satu-satunya pimpinan sementara yang tersisa di KPK.

 

Pengangkatan Tumpak sebagai pelaksana tugas pimpinan KPK sendiri pernah menuai kontroversi. Pasalnya ketika diangkat, umur Tumpak telah lewat dari 66 tahun. Sementara UU KPK mensyaratkan umur maksimal bagi pimpinan KPK adalah 65 tahun. Namun nyatanya itu tak menjadi halangan. Bahkan Tumpak kemudian diberi kepercayaan sebagai pelaksana tugas Ketua KPK menggantikan Antasari.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua