Kamis, 04 February 2010

'Semua' Sepakat Hak Beragama Bisa Dibatasi

Kuasa hukum pemohon menilai pemerintah kurang fokus menanggapi permohonan. Persoalan utamanya, bukan boleh atau tidaknya hak beragama itu dibatasi, melainkan instrumen hukum yang digunakan untuk membatasi hak tersebut.
Ali
Perdebatan dalam pengujian UU Penodaan Agama di MK sudah dimulai, Kamis (4/1). Foto: Sgp







Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian UU No.1/PNPS/1945 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama). Suasana panas pun mulai terasa dalam ruang sidang. Wakil dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat secara tegas membantah dalil-dalil yang digunakan oleh para pemohon.

 

Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan UU Penodaan Agama masih sangat dibutuhkan, untuk melindungi kemurnian agama yang diakui di Indonesia. Bila UU ini dibatalkan, maka tidak ada lagi jaminan perlindungan hukum terhadap agama-agama tersebut. Akibatnya, penegak hukum kehilangan pijakan untuk menindak pelaku pencemaran agama. "Dikhawatirkan masyarakat akan main hakim sendiri," tuturnya, Kamis (4/2).

 

Kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tetap ada batasnya. Dasarnya, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan setiap hak asasi manusia bisa dibatasi asalkan pembatasannya dilakukan melalui undang-undang sebagai wujud dari kehendak rakyat. “Pemerintah menghargai dan menghormati hak-hak setiap orang, termasuk pemohon. Tapi tak bisa dilakukan dengan sebebas-bebasnya tanpa batasan,” jelas Suryadharma.

 

Tak hanya ketentuan konstitusi, Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik pun mengenal pembatasan tersebut. Pasal 18 ayat (3) UU No.12 Tahun 2005 yang meratifikasi konvensi tersebut menyebutkan 'Kebebasan untuk mewujudkan salah satu agama atau kepercayaan dapat tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh hukum dan diperlukan untuk melindungi keselamatan umum, ketertiban, atau moral atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain'. 

 

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar bahkan bersuara lebih keras. Ia meminta agar pemohon membaca kembali UUD 1945 secara komprehensif. Ia menegaskan konstitusi membolehkan pembatasan terhadap hak beragama seseorang. “Pahami isi UUD 1945 secara komprehensif. Jangan sepotong-sepotong. Pemahaman yang salah bisa menumbulkan efek yang berbahaya. Tolong dibaca dengan cermat UUD 1945!” ujarnya.

 

Kuasa hukum pemohon, Uli Parulian Sihombing sempat menginterupsi pernyataan Patrialis tersebut. Namun, interupsi tersebut ditolak oleh Ketua Majelis Hakim Konstitusi Mahfud MD. “Tidak ada interupsi. Kami yang menginterupsi bila ada pernyataan yang tidak relevan. Giliran anda nanti,” ujarnya menengahi interupsi tersebut.

 

Begitu mendapat kesempatan berbicara, Uli balik menuding Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Agama tidak membaca permohonan yang diajukan kliennya secara cermat. "Kami tak mengatakan ingin kebebasan yang seluas-luasnya. Betul, kebebasan itu harus ada batasnya. Coba baca lagi permohonan kami," ujar Uli.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua