Utama

TPI Tagih Tutut Mengembalikan Uang AS$50 juta

Kuasa hukum TPI menilai Siti Hardiyanti Rukmana atau dikenal dengan Mbak Tutut, telah melakukan perbuatan melawan hukum lantaran mengambil dana TPI senilai AS$50 juta demi kepentingan pribadi.
Oleh:
Mon
Bacaan 2 Menit

 

Kasus ini bermula pada pada 16  April 1993 ketika  TPI meminjam uang pada Kerajaan Brunei Darussalam melalui  Brunei Investment Agency sebesar AS$50 juta dan bunga sebesar AS$3 juta. Dana itu diperlukan untuk menutup utang TPI dan pengembangan usaha pertelevisian. Kesepakatan itu dituangkan dalam perjanjian pinjaman (loan fasility) dengan tanpa jaminan apapun.

 

Sepekan pascapenekenan perjanjian itu, Mbak Tutut dengan menggunakan kapasitasnya selaku Presiden Direktur TPI, mengirimkan surat permintaan pencairan pinjaman itu ke rekening pribadinya di Chase Manhattan Bank, NA, Singapura. Transfer uang itu lalu dilakukan pada 4 Mei 1993. Mbak Tutut kemudian dua kali meminta Chase Manhattan Bank untuk mencairkan AS$25 juta ke rekening pribadinya di Standard Chartered Bank, New York.

 

Untuk merekayasa pencatutan uang itu, kata Marx, dibuat rekayasa pinjaman baru dengan meminta bantuan Peregrine Fixed Income Ltd. Caranya, dengan menerbitkan obligasi sebanyak 53 lembar dengan nilai AS$1 juta per lembar. Peregrine bertindak selaku pembeli obligasi itu. Peregrine kemudian membayar pembelian obligasi itu sebesar AS$53 juta pada 26 Desember 1996. Sehari kemudian, TPI langsung melunasi utang obligasi itu, tepatnya 27 Desember 1996, melalui Bank BNI (dahulu BNI '46). Tapi dalam lembar obligasi tertulis seolah-olah jatuh tempo pada 23 Desember 2006.

 

Meski sudah lunas, lembar asli obligasi berada di Shadik Wadono, orang yang diduga tangan kanan Tutut. Kuasa hukum TPI menyatakan Shadik diduga mencuri obligasi itu untuk menagih pada TPI melalui dua perusahaan, yakni Fillago Limited dan Crown Capital. Pada 27 Desember 2004, Crown dan Fillago Limited menandatangani Debt Sale and Purchase (perjanjian jual beli utang). Fillago bertindak sebagai pemilik Subordinated Bones yang diterbitkan oleh TPI pada Desember 1998. Obligasi itu jatuh tempo pada 24 Desember 2006.

 

Perbuatan melawan hukum dengan membuat transaksi rekayasa dan membuat tagihan fiktif terhadap TPI dengan memakai dokumen ‘bodong’. Dengan begitu, semua dokumen transaksi atas nama Fillago dan Crown Capital batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Salah satunya adalah Subordinates Bond Purchase Agreement yang menjadi dasar permalitan. TPI meminta agar obligasi itu dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

Debt Sale and Purchase Agreement yang menjadi dasar pengalihan obligasi dari Fillated ke Crown Capital juga diminta dibatalkan. Dengan begitu, TPI meminta pihak manapun yang memperoleh pengadilan ataupun kuasa dari Fillago dan Crown Capital tidak memiliki hubungan hukum dengan TPI. Kedua perusahaan asing itu juga diminta dinyatakan bukan kreditur TPI dan tidak mempunyai tagihan apapun terhadap TPI.

 

Halaman Selanjutnya:
Berita Terkait