Senin, 15 Pebruari 2010

FITRA: Anggaran Legislasi DPR Perlu Dirasionalisasi

Rzk

Seknas FITRA mengkritik daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) DPR tahun 2010. Berdasarkan kajian, Seknas FITRA mengidentifikasi dua persoalan utama. Pertama, mahalnya harga RUU Inisiatif. Untuk tahun 2010, DPR menargetkan akan menghasilkan 10 RUU inisiatif DPR yang menelan biaya Rp8,4 milyar per RUU.

 

Melalui siaran persnya, seknas FITRA menyatakan besarnya alokasi anggaran untuk pembahasan satu RUU dapat menimbulkan duplikasi, mengingat pemerintah pasti juga memiliki alokasi yang sama. Masalahnya, menurut Seknas FITRA, harga yang mahal tidak sebanding dengan kualitas undang-undang yang dihasilkan. Proses pembahasan RUU di DPR ditenggarai masih dinodai oleh praktik jual beli.

 

Persoalan kedua, terlihat jelas dalam DIPA DPR 2010, kunjungan kerja luar negeri tidak berdasarkan prioritas kebutuhan, tetapi lebih sekedar bagi-bagi jatah plesiran. Sikap Aji mumpung ini terbukti  dari setiap alat kelengkapan DPR, mulai dari komisi sampai dengan badan-badan dan pimpinan DPR memperoleh jatah plesiran. Biayanya pun tidak murah. Sekna FITRA mencontohkan kunjungan kerja luar negeri Baleg dialokasikan Rp2 milyar, atau Badan Akuntabilitas Rp940 juta.

 

Untuk itu, Seknas FITRA meminta DPR untuk segera melakukan rasionalisasi anggaran legislasinya. DPR juga diminta memotong belanja perjalanan luar negeri yang tidak prioritas, terutama bagi komisi dan alat kelengkapan yang tidak memiliki relevansi dan prioritas dalam menghadiri forum-forum parlemen.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua