Selasa, 16 February 2010

Ini Dia Lima Calon Anggota Badan Supervisi BI

Praktisi hukum yang juga mantan anggota Badan Supervisi BI Sutan Remy Sjahdeini dan ekonom Faisal Basri tidak lolos fit and proper test calon anggota Badan Supervisi BI di DPR. Anggota Komisi XI Olly Dondo Kambey mengatakan, DPR tidak perlu mencari orang yang terlalu profesional sebagai anggota BSBI. “Yang paling penting itukan dekat dengan Komisi XI,” terangnya sambil tersenyum.
Yoz
Dua politisi lolos uji kepatutan dan kelayakan anggota Badan Supervisi Bank Indonesia. Foto: Sgp












Komisi XI DPR akhirnya memilih lima calon anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI). Kelima calon anggota hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) itu adalah Rama Pratama, Ahmad Erani Yustika, Marsuki, Umar Juoro, dan Ahmad Syahroza. DPR menegaskan, pemilihan anggota BSBI berdasarkan pada hubungan antara para calon dengan Komisi XI yang membidangi masalah keuangan dan perbankan.

 

Anggota Komisi XI Arif Budimanta mengatakan, fit and proper test calon anggota BSBI telah dilakukan sejak dua minggu lalu terhadap 17 calon yang mengajukan diri sebagai anggota BSBI. Namun, dari jumlah tersebut sebanyak lima calon mengundurkan diri, yakni Billy Judono, Gunarni Soeworo, JB Kristiadi, Pradjoto, dan Suhadi Broto. “Jadi total keseluruhan hanya 12 orang yang mengikuti fit and proper test,” ujarnya.

 

Lagi-lagi pemilihan anggota BSBI diwarnai kontoversi. Pasalnya, dua dari calon anggota yang terpilih berasal dari partai politik. Mereka adalah Rama Pratama mantan anggota Komisi XI periode lalu dari Partai Keadilan Sejahtera dan Ahmad Syahroza yang menjabat sebagai fungsionaris Partai Demokrat.

 

Namun, anggota Komisi XI Olly Dondo Kambey mengatakan, pemilihan anggota BSBI didasarkan pada hubungan antara para calon dengan Komisi XI. Menurutnya, hal itu diperlukan mengingat fungsi BSBI adalah kepanjangan tangan dari Komisi XI dalam pengawasan BI. “Supaya jalur pengawasan menjadi lebih pendek,” katanya.

 

Hal kedua adalah kemampuan dari calon yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pengawasan. Olly mengatakan, pihaknya tidak perlu mencari orang yang terlalu profesional sebagai anggota BSBI. “Yang paling penting itukan dekat dengan Komisi XI,” terangnya sambil tersenyum.

 

Pertanyaan pun muncul, apakah independensi BI akan terganggu dengan adanya anggota parpol dalam BSBI? “Tidak menggangu,” kata Direktur Hubungan Masyarakat Bank Indonesia, Dyah K Makhijani kepada hukumonline. Ia mengatakan, adanya anggota BSBI dari unsur parpol tidak akan berpengaruh kepada independensi Bank Indonesia. “Ada batasnya. Independensi BI telah diatur dalam Undang-Undang, begitu juga dengan dengan wewenang BSBI,” kata Dyah. Ia menambahkan, intervensi terhadap BI jelas perbuatan melanggar UU Bank Indonesia No. 3 Tahun 2004.

 

Unggulan yang Tak Lolos

Lima orang terpilih itu otomatis melengserkan beberapa nama ‘tenar’ yang selama ini diperkirakan bisa lolos, seperti ekonom Faisal Basri dan praktisi hukum Sutan Remy Sjahdeini. Padahal, berasarkan percakapan dengan hukumonline beberapa waktu lalu, Ketua Komisi XI Emir Moeis sempat mengelu-elukan Sutan Remy. Saat itu, ia mengaku terkesan dengan pemaparan yang dilakukan Sutan Remy yang pernah menjabat sebagai ketua BSBI periode lalu.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua