Selasa, 16 Pebruari 2010

Asyik Mencegah, Melepas yang Bersalah

Sejumlah kebijakan ganjil berpotensi korupsi hanya ditangani dengan cara pencegahan oleh KPK.
Inu







Siapa sangka, seorang mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi jilid pertama mudah ‘dikerjain’ oleh pegawai satu instansi tertentu. Padahal, instansi tersebut pernah dicap memberikan pelayanan buruk dan berbau korupsi oleh KPK.

 

Begini alur kejadiannya. Pada tahun lalu, mantan pimpinan KPK ini meminta tolong mantan bawahannya di KPK untuk mengurus perizinan tanah yang dibeli di daerah Bekasi. Pegawai ini juga berstatus anggota aktif Polri.

 

Karena ingin membantu, pegawai KPK itu, sebut saja namanya Firdauz pun melenggang untuk mengalihkan tanah yang dibeli menjadi milik sang mantan pimpinan KPK.

 

Sayang, pegawai KPK itu terjebak. Mengurus hal mudah seperti itu ternyata menuai hambatan. “Setiap tahapan perizinan selalu meminta uang,” tandas Firdauz kepada hukumonline, akhir Januari 2010. “Kelurahan minta, sampai Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga minta jatah,” lanjut dia lagi dengan nada kesal. Uang yang diminta memang dijanjikan sebagai syarat untuk mempercepat atawa memuluskan perizinan.

 

Bahkan, imbuhnya, saat mengurus izin di BPN, dia menghabiskan Rp5 juta untuk sekadar mempercepat perizinan. Itupun, diminta oleh petugas BPN dengan janji klasik tadi.

 

Tapi, bukan malah menepati janji, petugas BPN tadi malah ingkar kata. Alhasil, hingga kini, sertifikat hak milik tanah yang diurus tak pernah keluar. “Dengan berbagai alasan,” ujar pegawai KPK itu dengan nada berang.

 

Uniknya, sewaktu menagih janji, pegawai KPK tadi juga menunjukkan kartu identitas KPK serta kartu identitas selaku anggota penegak hukum. Bahkan, sampai dia menyebut sertifikat yang dia urus untuk mantan anggota KPK. “Tapi, petugas BPN tadi bergeming, tetap acuh,” lanjutnya lagi.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua