Indonesia memang salah satu negara di Asia yang memiliki wilayah cukup luas. Mungkin gara-gara terlalu luas, pembangunan di sejumlah daerah di Indonesia tidak merata. Imbasnya, kesejateraan masyarakat yang daerahnya belum tersentuh oleh pembangunan, cukup memprihatinkan. Padahal, di sejumlah daerah yang belum tersentuh pembangunan itu, bisa jadi memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa untuk digarap. Inilah yang sedang dilakoni pemerintah pusat.
Pemerintah tengah melirik Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, daerah ujung Timur Indonesia yang masih didominasi hutan dan ladang pertanian. Merauke ditargetkan sebagai kawasan food estate. Food Estate merupakan salah satu bentuk perencanaan ruang untuk sektor strategis yang diharapkan dapat mendorong percepatan peningkatan nilai tambah produksi dari sektor pertanian untuk memayungi pengembangan pertanian skala luas.
Menteri Perindustrian M.S Hidayat mengungkapkan, saat ini sekitar 1,5 juta hektar lahan tersedia untuk food estate. Pernyataan Hidaya itu disampaikan usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/2). Dikatakan Hidayat, saat ini pemerintah sedang membuat master plan analisis dampak lingkungan dan memperhatikan kawasan hutan lindung.
Tidak hanya masalah food estate, pemerintah juga akan melakukan pembangunan infrastruktur di Papua dengan skema Public Private Partnership (PPP). Dengan skema ini, pemerintah akan mengundang swasta untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal pembangunan infrastruktur. “Hal ini yang nomor satu dilakukan, di situ (Merauke, red) infrastrukturnya belum memadai, tetapi potensi lahannya luar biasa untuk investasi di bidang pangan,” tutur Hidayat.
Masih menurut Hidayat, jika infrastruktur di Merauke diperbaiki, maka sektor industri pasti akan masuk. Saat ini, lanjutnya, ada tiga infrastruktur utama yang harus segera diadakan di Kabupaten Merauke. Yakni, pengembangan jalan utama, pembangunan pembangkit listrik (powerplan), dan pembangunan pelabuhan yang berfungsi untuk keluar masuknya barang.
Memang, butuh investasi yang sangat besar untuk mengadakan ketiga infrastruktur tersebut. Jika pemerintah hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur Merauke melalui APBN dan APBD, tindakan ini tidak akan terwujud. Untuk itulah pemerintah mengundang investor asing dengan menggunakan skim PPP ini. Investor asing, sambung Hidayat, akan diberikan kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi. Salah satunya adalah dengan pemberian kompensasi fiskal dalam kurun waktu tertentu. Bahkan, para investor asing tersebut bisa diberikan konsesi lahan pertanian dan perkebunan.